DPRD Lampung Warning Dapur MBG Katibung: Jangan Ambil Untung dari Gizi Anak!

 


BANDAR LAMPUNG, 27 Februari 2026 – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Lampung. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas menu dan proses pengemasan yang dinilai jauh dari standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah menciptakan generasi sehat, cerdas, dan mencegah stunting. Jika kualitas gizi tidak terpenuhi, maka anggaran negara yang dikucurkan akan menjadi sia-sia.

“Tujuan MBG ini jelas untuk anak-anak kita. Kalau kualitas gizinya tidak terpenuhi karena unsur kesengajaan mengurangi anggaran menu, itu sangat kita sesalkan. Harus ada Sidak agar dapur penyedia punya rasa tanggung jawab,” tegas Mikdar Ilyas, Kamis (26/2).

Keluhan Wali Murid: Menu Minim Gizi dan Packing Plastik Laporan dari lapangan menunjukkan keresahan orang tua siswa terhadap dua dapur penyedia, yakni SPPG Tarahan dan SPPG Rajabasa 1 Desa Tanjung Ratu. Berdasarkan temuan, item menu yang diberikan diduga tidak sesuai dengan nilai anggaran yang ditetapkan.

Selain masalah gizi, warga juga mengeluhkan metode pengemasan yang dianggap tidak higienis dan "serampangan". Dapur penyedia diketahui masih menggunakan plastik tanpa alat perekat atau press standar kesehatan, yang dinilai melecehkan penerima manfaat.

“Nilai gizi jauh dari harapan, kesesuaian harga juga jauh di bawah ketentuan. Padahal pihak dapur katanya sudah mendapat margin keuntungan tersendiri tanpa harus mengurangi anggaran menu,” keluh salah seorang warga Katibung.

Desakan Sidak dan Pengawasan Ahli Gizi Mikdar Ilyas meminta Satuan Tugas (Satgas) pengawasan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten untuk segera turun ke lapangan. Ia menekankan bahwa setiap dapur wajib memiliki ahli gizi dan pengawas produksi yang memastikan kelayakan makanan sebelum didistribusikan.

DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ini dan tidak akan segan merekomendasikan evaluasi terhadap penyedia jasa (dapur) yang terbukti bermain-main dengan standar gizi anak sekolah di Lampung.

Post a Comment

Previous Post Next Post