DPRD Lampung Suarakan Darurat Edukasi Seksual: Jangan Kucilkan Penyintas HIV!



BANDAR LAMPUNG, 26 Februari 2026 – Meningkatnya temuan kasus HIV di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah perkotaan, memicu reaksi keras dari jajaran DPRD Provinsi Lampung. Para legislator mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah intervensi nyata, baik dari sisi medis maupun penguatan ketahanan sosial guna membendung penyebaran virus tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Mukhtar, menekankan bahwa tren kenaikan ini harus menjadi alarm bagi seluruh pihak. Ia menyoroti pentingnya identifikasi masalah tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan bagi para penyintas.

“Pemerintah harus bergerak cepat mengidentifikasi masalah. Namun, saya ingatkan, jangan sampai ada pengucilan di masyarakat. Penyintas adalah bagian dari kita yang harus diberikan hak perlindungan dan pendampingan, bukan justru diberikan trauma mendalam melalui stigma,” tegas Syukron, Selasa (24/2).

Usulan Skrining di Lingkungan Pendidikan Lebih lanjut, Syukron mendorong adanya langkah preventif yang lebih agresif, termasuk usulan pemeriksaan atau skrining kesehatan di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Hal ini dinilai penting untuk memetakan sebaran kasus agar tidak menjadi "bola salju" di masa depan. Pendidikan mengenai risiko perilaku seksual berisiko juga harus diperkuat di kalangan generasi muda sebagai benteng utama pencegahan.

Fenomena Puncak Gunung Es Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Lampung dapil Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia khawatir angka yang muncul saat ini barulah sebagian kecil dari fakta di lapangan.

“Mudah-mudahan ini bukan fenomena puncak gunung es. Apa yang terungkap saat ini adalah mereka yang sudah menjalani tes, sementara potensi kasus yang belum terdeteksi masih sangat mungkin ada,” ujar Ade yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS Lampung tersebut.

Ade juga mendesak agar penanganan masalah ini menyentuh akar penyebab, termasuk pengawasan terhadap pergaulan bebas dan perilaku berisiko tinggi. Ia meminta instansi kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga sosial bersinergi untuk lebih waspada serta responsif terhadap dinamika sosial yang berdampak pada kesehatan publik ini.

Post a Comment

Previous Post Next Post