JAKARTA, 28 Februari 2026 – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dituding mengurangi porsi anggaran pendidikan. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (27/2), Seskab menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.
Teddy memastikan bahwa seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan, bahkan mendapatkan penambahan alokasi serta penajaman fokus guna meningkatkan kualitas SDM nasional.
“Seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan. Bahkan, beberapa di antaranya diperkuat dan ditambah. Tidak ada program yang dikurangi akibat implementasi MBG,” tegas Teddy.
Perluasan Akses dan Digitalisasi Pemerintah melaporkan beberapa capaian dan target strategis di sektor pendidikan yang tetap menjadi prioritas utama:
Sekolah Rakyat: Menyasar anak putus sekolah dengan fasilitas asrama, pendidikan formal, hingga jaminan kesehatan. Saat ini telah menjangkau 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target tambahan 100 sekolah baru tahun ini.
Infrastruktur: Pada 2025, Pemerintah Pusat telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran mencapai Rp17 triliun.
Digitalisasi: Distribusi 280.000 unit televisi digital ke sekolah-sekolah untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan.
Reformasi Kesejahteraan Guru Seskab juga menepis anggapan pengabaian kesejahteraan pendidik. Sebaliknya, tahun 2026 menjadi tonggak sejarah dengan kenaikan insentif dan tunjangan:
Insentif Honorer: Naik menjadi Rp400.000 (setelah stagnan sejak 2005).
Tunjangan Non-ASN: Meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Mekanisme Penyaluran: Kini ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan, menggantikan sistem lama yang lewat pemerintah daerah per tiga bulan.
[Image: Grafik perbandingan anggaran pendidikan sebelum dan sesudah integrasi program MBG]
Transparansi Anggaran Seskab Teddy menekankan bahwa anggaran pendidikan 2026 telah melalui kesepakatan matang antara Pemerintah dan DPR RI. Ia mengimbau masyarakat untuk melihat kebijakan secara utuh dan tidak terjebak pada informasi yang menyebut sekolah terbengkalai akibat MBG.
“Pemerintah melakukan penguatan dan penajaman program agar lebih fokus menyasar kebutuhan siswa, guru, dan satuan pendidikan,” tutupnya.
Post a Comment