LAMPUNG TIMUR – Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mengumumkan penguatan strategi terpadu untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara gajah liar dan manusia di wilayah penyangga. Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menegaskan bahwa solusi permanen memerlukan kombinasi antara pembangunan infrastruktur fisik (barrier) dan pemulihan kualitas ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Hingga Januari 2026, TNWK terus melakukan langkah taktis seperti patroli intensif, pemasangan GPS Collar pada kelompok gajah, serta pengerahan gajah jinak untuk penggiringan satwa kembali ke habitat aslinya.
Target Pembangunan Infrastruktur Pengamanan
Salah satu poin krusial dalam mitigasi ke depan adalah pembangunan pembatas fisik permanen pada titik-titik rawan sepanjang batas kawasan. Rencana besar penguatan infrastruktur tersebut meliputi:
Kanal & Tanggul: Pembangunan sepanjang 11 km di wilayah perbatasan Kecamatan Way Jepara.
Pagar Pengaman: Sepanjang 18 km membentang dari Muara Jaya hingga Margahayu.
Tembok Penahan Tanah (TPT): Pembangunan sepanjang 21 km dari batas Utara hingga Selatan.
Pembatas Alam: Pembuatan pembatas permanen di alur sungai (Way Pegadungan, Way Seputih, dan Sungai Kuala Penet) dengan total panjang mencapai 60 km.
"Infrastruktur ini berfungsi vital sebagai pembatas alami agar pergerakan gajah tetap terkonsentrasi di dalam kawasan dan meminimalisir potensi masuk ke lahan produktif masyarakat," tegas MHD Zaidi, Senin (19/1/2026).
Pemulihan Ekosistem: Kunci Pencegahan Alami
TNWK menyadari bahwa pagar fisik tidak akan maksimal jika gajah kekurangan ruang dan pakan di dalam hutan. Sejak 2021 hingga 2024, TNWK telah memulihkan ekosistem seluas 1.286,84 hektare. Fokus utama saat ini adalah pengkayaan jenis pakan gajah dan badak serta reforestasi daratan maupun mangrove.
"Jika kebutuhan pakan dan ruang jelajah terpenuhi di dalam hutan, secara alami dorongan satwa untuk keluar menuju pemukiman dapat ditekan," tambah Zaidi.
Kolaborasi Multipihak dan Skema Pembiayaan
Mengingat besarnya skala pembangunan infrastruktur yang direncanakan, Balai TNWK mendorong skema pembiayaan lintas sektor. Sinergi kini diperkuat dengan melibatkan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan internasional.
Zaidi menutup dengan optimisme bahwa pendekatan berbasis sains dan kolaborasi multipihak adalah kunci menjaga keberlanjutan ekosistem TNWK sekaligus menjamin keselamatan warga di sekitarnya.
Post a Comment