BANDAR LAMPUNG, 13 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati penguatan pengawasan pada sektor-sektor strategis, dengan fokus utama pada infrastruktur dan ketahanan pangan untuk tahun anggaran 2026.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (13/1). Pertemuan tersebut juga menjadi agenda penyampaian laporan hasil pengawasan BPKP selama semester terakhir.
Evaluasi dan Rekomendasi Strategis
Dalam laporannya, BPKP menyoroti dua sektor yang dinilai memiliki dampak langsung paling besar terhadap perekonomian Lampung, yakni sektor pertanian dan infrastruktur. Agus Setiawan menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin evaluasi yang harus dioptimalkan untuk mendorong efisiensi dan tata kelola yang lebih baik.
Rekomendasi strategis yang disampaikan mencakup:
Sektor Pertanian: Penguatan sektor hulu, pengelolaan akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan.
Tata Kelola: Peningkatan efisiensi anggaran dan pencegahan celah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Perluasan Fokus Pengawasan 2026
Setelah pada tahun 2025 pengawasan dititikberatkan pada sektor pertanian, pada tahun 2026 BPKP akan memperluas cakupan pengawasan dengan penekanan kuat pada sektor Infrastruktur. Langkah ini diambil guna memastikan proyek-proyek fisik di Lampung berjalan secara progresif dan berkelanjutan.
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pendampingan dari BPKP sangat krusial bagi akuntabilitas pemerintah daerah.
"Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. BPKP diharapkan terus menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas pembangunan Lampung," ujar Marindo.
Post a Comment