Matangkan Persiapan 2026, Pemprov Lampung dan Pemkab Pringsewu Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

 



PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 sekaligus persiapan pembentukan Satgas MBG untuk tahun anggaran 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan transisi program berjalan mulus guna mencapai target nasional 82,9 juta penerima manfaat di tahun ini.

Rapat yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (20/1/2026) tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pringsewu, Ir. M. Andi Purwanto, didampingi jajaran perangkat daerah terkait, unsur Forkopimda, serta koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Evaluasi Pelaksanaan dan Kendala Lapangan

Meski menjadi program strategis nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, implementasi MBG di tahun pertama (2025) diakui masih menghadapi berbagai tantangan. Rapat ini secara khusus menyoroti:

  • Kendala Operasional: Mengidentifikasi hambatan distribusi dan teknis di tingkat sekolah dan SPPG.

  • Kualitas Pasokan: Evaluasi rantai pasok bahan baku guna memastikan standar gizi tetap terjaga.

  • Solusi Penyelesaian: Merumuskan langkah mitigasi agar persoalan tahun 2025 tidak terulang pada pelaksanaan tahun 2026.

Tiga Pilar Utama Program MBG 2026

Dalam persiapan Satgas MBG 2026, ditekankan kembali bahwa program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan upaya multidimensi yang mencakup:

  1. Kesehatan & Gizi: Pemenuhan gizi bagi kelompok rentan (anak sekolah, balita, ibu hamil, dan busui) untuk menekan angka stunting.

  2. Kualitas Pendidikan: Memastikan anak didik dapat berkonsentrasi penuh dalam belajar tanpa terkendala rasa lapar.

  3. Ekonomi Lokal: Melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok utama bahan pangan, sehingga ekonomi kerakyatan di Pringsewu ikut bergerak.

Target Nasional dan Optimalisasi SPPG

Pemerintah menargetkan perluasan cakupan yang masif di tahun 2026. Di Kabupaten Pringsewu, peran SPPG akan diperkuat sebagai unit teknis terdepan yang mengelola distribusi makanan.

"Evaluasi ini penting agar Satgas MBG 2026 memiliki dasar yang kuat dalam bekerja. Kita ingin program nasional ini benar-benar berdampak langsung pada kualitas SDM di Pringsewu, sekaligus memberi nilai tambah bagi pelaku usaha lokal kita," ujar Ir. M. Andi Purwanto.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam mengawal Satgas MBG agar bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Post a Comment

Previous Post Next Post