BANDAR LAMPUNG, 14 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mengumumkan proyek ambisius perbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Sebanyak 62 ruas jalan dan 24 jembatan masuk dalam daftar penanganan guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, menjelaskan bahwa total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1,25 Triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari dua jalur: Rp1 triliun melalui skema pinjaman kepada bank bjb dan Rp250 miliar dialokasikan langsung dari APBD murni 2026.
1. Penanganan Jalan: Integrasi Pinjaman & APBD
Pemprov Lampung membagi fokus pengerjaan jalan menjadi dua kategori besar berdasarkan sumber pendanaannya:
Jalur Pinjaman (Rp1 Triliun): Fokus pada 17 ruas jalan (terbagi dalam 18 paket pekerjaan) di 11 kabupaten/kota dengan total panjang 98,45 km. Proyek ini mencakup jalan-jalan strategis penghubung sentra produksi hingga akses wisata (seperti Teluk Kiluan dan Padang Cermin).
Jalur APBD (Rp250 Miliar): Digunakan untuk perbaikan 44 ruas jalan yang tersebar secara merata di 15 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Lampung.
2. Penanganan Jembatan: Membangun Konektivitas Baru
Selain jalan, Dinas BMBK juga memprioritaskan pemeliharaan dan pembangunan jembatan. Sebanyak 24 jembatan akan ditangani, dengan rincian 7 jembatan dibangun baru dan 17 jembatan direhabilitasi.
Daftar 7 jembatan yang akan dibangun baru meliputi:
Way Pegelungan (Tanggamus): 26 meter
Way Tulung Balak (Tulangbawang Barat): 17 meter
Way Merawan (Tulangbawang Barat): 15 meter
Way Tawon (Way Kanan): 11 meter
Way Baru (Pesawaran): 11 meter
Way Sawah (Way Kanan): 7 meter
Way Splot 1 (Lampung Utara): 6 meter
Target: Ketahanan Pangan dan Ekonomi
M. Taufiqullah menekankan bahwa pemilihan ruas jalan dan jembatan ini telah melalui pertimbangan matang terhadap dampak sosial-ekonomi. "Targetnya jalan mantap kita semakin banyak. Kami berharap infrastruktur ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses distribusi ketahanan pangan dan mempercepat arus perekonomian di pelosok daerah," ujar Taufiqullah, Rabu (14/1).
Pengerjaan ini dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026 dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai dengan standar nasional.
Post a Comment