JAKARTA, 13 Desember 2025 – Maraknya press release negatif yang menargetkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai sebagai upaya terencana untuk menciptakan kegaduhan dan mempertentangkan politisi senior Gerindra tersebut dengan kalangan media online.
Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, mengecam keras fenomena ini dan meminta agar hal tersebut ditelusuri.
"Saya menilai press release negatif yang dibuat oleh orang tertentu yang diduga mempunyai motif untuk membenturkan antara Wakil Ketua DPR RI dengan media online ini sangat berbahaya. Menurut saya ini harus ditelusuri karena ini jelas berbahaya dan membuat kegaduhan di masyarakat," tegas Mukhsin Nasir.
Kekhawatiran Adu Domba dan Praktik Takedown
Mukhsin Nasir khawatir serangan berita negatif ini akan terus berlanjut dan meminta insan pers untuk lebih waspada terhadap rilis yang sengaja dirancang untuk mengadu domba antara pejabat negara dan media, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam demokrasi.
Sebelumnya, sejumlah media online menerima press release yang menyinggung praktik penghapusan berita (takedown) tentang Sufmi Dasco Ahmad dan keluarganya, yang diduga dilakukan melalui jalur transaksional di luar mekanisme resmi Dewan Pers.
Tanggapan Pengamat dan Dewan Pers
Pengamat Media dari Litbang Demokrasi, Purbo Satrio, membenarkan bahwa praktik takedown sepihak dengan penawaran dana sering dilakukan tokoh politik, termasuk Dasco.
"Bung Dasco salah satu tokoh yang royal membelanjakan dananya untuk kepentingan takedown berita. Teman-teman media sudah banyak yang tahu," ujar Purbo.
Permintaan takedown dilaporkan tidak hanya untuk berita negatif, tetapi juga pemberitaan positif yang mengekspos istri dan anak Dasco karena alasan privasi keluarga.
Sementara itu, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa setiap permintaan penghapusan berita wajib melalui mekanisme resmi—seperti hak jawab, koreksi, atau mediasi di Dewan Pers—dan tidak dibenarkan meminta takedown langsung kepada media dengan tawaran transaksional.
Mukhsin Nasir menyerukan agar praktik yang merusak hubungan simbiosis mutualisme antara DPR dan media sebagai pilar demokrasi dihentikan.
Post a Comment