BANDAR LAMPUNG, 31 Desember 2025 – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar upaya pemenuhan nutrisi anak bangsa, melainkan motor penggerak ekonomi kerakyatan. Program prioritas nasional era Presiden Prabowo Subianto ini diyakini mampu menyerap secara masif hasil produksi pangan lokal di setiap daerah.
Mikdar menekankan bahwa keberadaan "Dapur MBG" di tingkat wilayah harus menjadi mitra strategis bagi petani, peternak, dan pedagang di sekitarnya guna memastikan perputaran uang tetap berada di masyarakat setempat.
Prinsip Potensi Lokal: Gizi Terpenuhi, Ekonomi Mandiri
Salah satu poin krusial yang disoroti Mikdar adalah fleksibilitas bahan pangan yang digunakan. Ia mengingatkan agar pengelola dapur tidak terjebak pada standarisasi komoditas tertentu yang justru mempersulit suplai lokal.
“Tidak semua daerah punya pisang muli atau ikan dori. Yang terpenting standar gizi terpenuhi. Di daerah bisa menggunakan ikan patin, lele, atau ayam bertulang. Jika disesuaikan dengan kondisi daerah, petani dan peternak lokal bisa menyuplai langsung ke dapur MBG,” jelas Mikdar, Senin (29/12).
Manfaat Ganda bagi Masyarakat
Menurut Mikdar, skema ini menciptakan ekosistem saling menguntungkan (win-win solution):
Penerima Manfaat: Anak-anak mendapatkan asupan gizi berkualitas sesuai standar kesehatan.
Masyarakat Sekitar: Warga yang menanam sayuran, beternak ayam, atau budidaya ikan mendapatkan pasar tetap dengan harga yang adil.
Peran Strategis Koperasi Merah Putih
Untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas stok, Mikdar mendorong optimalisasi peran Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Koperasi diharapkan menjadi jembatan antara petani dan pengelola dapur.
Koordinasi Suplai: Mengatur agar hasil panen terserap optimal sesuai kebutuhan dapur.
Cegah Surplus: Memastikan tidak terjadi penumpukan stok yang bisa merugikan petani.
Kepastian Pasar: Memberikan jaminan bagi petani bahwa hasil produksinya memiliki pembeli tetap.
Edukasi dan Sosialisasi
Anggota legislatif ini meminta instansi terkait untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi mengenai perbedaan menu antarwilayah. Perbedaan jenis pangan adalah hal wajar selama mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat, dan vitamin, karena menyesuaikan dengan keunggulan komoditas masing-masing daerah di Lampung.
Post a Comment