JAKARTA, 16 Desember 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) sangat penting untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengawasan program pemerintah pusat dan daerah demi percepatan pembangunan Papua.
Hal ini disampaikan Mendagri usai menghadiri Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tugas Mendesak: Sinkronisasi Lintas Sektoral
Mendagri menjelaskan bahwa sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat program kementerian/lembaga di Papua selama ini masih berjalan secara sektoral. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan struktur pemerintahan dari dua menjadi enam provinsi dengan total 42 kabupaten dan kota, yang menuntut penyelarasan program yang komprehensif.
KEPP-OKP, yang dilantik pada 8 Oktober 2025, telah bergerak cepat dengan menggelar rapat internal dan rapat bersama Mendagri serta kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, tugas utama KEPP-OKP adalah:
Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua.
Menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
Melakukan evaluasi program secara reguler.
Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up
Mendagri menyinggung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang diluncurkan Bappenas, dan menekankan perlunya penyempurnaan rencana tersebut melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024. Hal ini bertujuan agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Untuk meningkatkan efektivitas, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi berkala setiap tiga atau empat bulan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar koordinasi antar kementerian/lembaga, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tutup Mendagri.
Post a Comment