BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan kinerja keuangan yang impresif. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai daerah dengan kategori Fiskal Kuat, dengan realisasi belanja yang melampaui rata-rata nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. H. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil nyata dari kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan dalam memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung bagi pembangunan dan masyarakat.
Kemandirian Fiskal dan Realisasi Progresif
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi APBD yang digelar Kemendagri di Jakarta (24/12), Lampung mendapat apresiasi karena struktur keuangannya yang sehat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tercatat lebih besar dibandingkan dana transfer pusat, sebuah indikator kemandirian fiskal yang solid.
Hingga 23 Desember 2025, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung telah melampaui rata-rata nasional provinsi sebesar 76,80 persen.
"Kami tidak menahan dana di kas daerah. Posisi kas kita yang berada di bawah rata-rata nasional (Rp1,35 triliun) justru menunjukkan bahwa anggaran aktif digelontorkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Ini adalah bukti APBD yang produktif," jelas Marindo, Jumat (26/12/2025).
Langkah Strategis: Mitigasi dan Pendampingan OPD
Menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri, Sekdaprov Marindo berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan melalui mitigasi dan pendampingan berkelanjutan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Langkah konkret kami adalah memperkuat perencanaan dan percepatan pelaksanaan program. Pendampingan difokuskan agar seluruh OPD mampu mengelola belanja secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan pengendalian internal yang kuat, kami optimistis APBD akan terus menjadi penggerak ekonomi daerah yang inklusif," tambahnya.
Sinergi Lintas Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Lampung. Sinergi ini bertujuan agar kebijakan fiskal di tingkat provinsi selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat akar rumput.
"Kinerja fiskal yang progresif ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan peredaran uang di daerah berjalan lancar melalui belanja publik yang produktif. Kami ingin APBD benar-benar menjadi instrumen utama pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai," pungkas Marindo.
Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Provinsi Lampung optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperluas cakupan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.
Post a Comment