Kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah, terutama yang dikaitkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ideologi Pancasila, adalah cermin paling brutal dari krisis integritas elite di Indonesia. Tulisan Benny N.A. Puspanegara dengan tepat menyebutnya sebagai "parodi moral tingkat nasional"—sebuah skenario yang bukan lagi ironi, melainkan tragedi yang menggelikan.
Pancasila: Hanya Wallpaper, Bukan Kompas Perilaku
Poin sentral dari ironi ini terletak pada kontras tajam antara tempat mereka seharusnya berada—mengikuti Bimtek Ideologi Pancasila, nilai luhur bangsa—dengan tempat mereka diduga berakhir—dalam lingkaran suap. Puspanegara mempertanyakan apakah Pancasila dibaca untuk dipahami atau hanya dipasang sebagai wallpaper demi citra nasionalis.
Keterlibatan dalam dugaan suap pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau pinjaman daerah, setelah atau bahkan saat Bimtek, menunjukkan kegagalan total dalam membumikan nilai-nilai dasar negara. Integritas, yang seharusnya menjadi hasil dari penghayatan nilai Pancasila, ternyata hanya berhenti sebatas jargon seminar. Perilaku ini menegaskan bahwa bagi sebagian elite, moralitas adalah kostum, bukan karakter.
Ibadah Sebagai Tameng, Bukan Pelindung
Absurditas moral semakin mencapai puncaknya jika benar ada pihak yang diamankan tak lama setelah pulang dari ibadah. Puspanegara dengan lugas menyoroti fenomena di mana ritual keagamaan yang khusyuk dijadikan tameng moral, namun perilaku keseharian tetap "gaduh" dan tidak berintegritas.
Ini adalah cerminan dari kemiskinan etika yang kronis: ritualnya dilakukan dengan taat, tetapi esensi etisnya dilupakan saat berhadapan dengan godaan kekuasaan dan materi. Mereka kembali dari tanah suci, tetapi meninggalkan etika di sana, membawa pulang oleh-oleh fisik, tetapi membiarkan moralnya kosong melompong.
Pengkhianatan Terhadap Amanat Publik
Jika dugaan suap terkait RPJMD atau APBD terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa; ini adalah pengkhianatan terhadap amanat publik. RPJMD adalah peta jalan pembangunan rakyat. Ketika proses vital sebesar ini "beraroma transaksi", itu berarti para elite sedang memperdagangkan masa depan daerah demi keuntungan pribadi.
Puspanegara benar, rakyat sudah lelah melihat anggota dewan berperan sebagai aktor. Kekuasaan membuat mereka merasa "tidak mungkin tersentuh hukum", namun sejarah telah membuktikan bahwa keserakahan adalah fondasi yang rapuh.
Desakan kepada KPK dan Refleksi Akhir
Desakan kepada KPK untuk bertindak cepat, terang, dan tegas sangat relevan. Publik membutuhkan transparansi untuk memulihkan kepercayaan, bukan drama politik yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, kasus ini harus menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Yang dibutuhkan bangsa ini bukanlah pejabat yang rajin ikut Bimtek atau pandai berpidato tentang moralitas. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang jujur dan mampu membumikan integritas sebagai gaya hidup, bukan sekadar materi dalam slide presentasi murahan. Kekuatan bangsa ini terus-menerus diuji oleh segelintir elite yang menganggap aturan tidak berlaku bagi mereka, dan saat jatuh, mereka berusaha menjadi korban, padahal mereka jatuh karena keserakahan.
Post a Comment