Lampung Tengah, 9 Desember 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah pada Senin (8/12/2025). Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah diamankan dalam serangkaian penggerebekan yang berlangsung terkoordinir di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta dan Kota Metro.
Keempat anggota dewan tersebut diduga meminta sejumlah uang kepada Bupati Lampung Tengah sebagai imbalan agar bersedia menandatangani dan mengesahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan aksi KPK tersebut. "Betul ada OTT KPK. Penangkapan ini terkait dugaan suap dalam pengesahan RPJMD 2026,” ujar sumber tersebut pada Selasa (9/12/2025).
Anggota Dewan Diamankan di Jakarta dan Metro
Keempat anggota dewan yang diamankan berasal dari tiga fraksi, dengan rincian sebagai berikut:
| Inisial | Fraksi | Lokasi Penangkapan |
| S | Golkar | Kamar hotel di Jakarta |
| SA | Gerindra | Kamar hotel di Jakarta |
| PH | PKB | Jakarta |
| RHS | PKB | Kota Metro |
Penangkapan yang terkoordinasi di dua kota berbeda ini mengindikasikan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan bukti kuat sebelum melancarkan OTT.
Dampak Politik dan Menanti Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak KPK, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan dramatis ini.
Kejadian ini diperkirakan akan menimbulkan gejolak politik signifikan di Lampung Tengah. Pengesahan RPJMD, yang merupakan peta jalan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, kini terancam mandek. Selain itu, kekosongan kursi dewan yang ditinggalkan oleh keempat tersangka akan memengaruhi dinamika legislatif.
Masyarakat dan kalangan politik kini menunggu konferensi pers resmi dari KPK untuk mendapatkan penjelasan komprehensif atas kasus yang kembali menguak praktik suap-menyuap di ranah perencanaan anggaran daerah ini.
Post a Comment