BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hasil penting dari kegiatan Retreat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diselenggarakan di IPDN Jatinangor pada 26–29 Oktober 2025. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia.
Marindo menjelaskan bahwa forum retreat tersebut bertujuan memastikan peran Sekda dan Kepala Bappeda sebagai motor koordinasi agar perencanaan dan pembangunan antara pusat dan daerah dapat berjalan selaras dan sinergis.
Fokus Utama Retreat dan Tantangan Fiskal
Sinergi dan Peran Sekda: Sekda harus menjadi koordinator utama yang dibantu Kepala Bappeda untuk menyelaraskan tugas pemerintahan dengan program pembangunan nasional.
Program Prioritas: Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan program strategis dalam RPJMN 2025–2029 menjadi fokus pembahasan.
Penyesuaian Fiskal (TKDD): Isu krusial yang dibahas adalah Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tengah penyesuaian fiskal nasional.
Marindo mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sudah menerima data dana transfer dari pusat yang menunjukkan adanya pengurangan. Khusus untuk Provinsi Lampung, penurunan dana transfer diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026.
Strategi Lampung Menghadapi Keterbatasan Fiskal
Kondisi penurunan dana transfer menjadi tantangan bagi Pemprov Lampung. Marindo menegaskan Pemprov akan mengambil langkah strategis:
"Kita akan menyusun ulang perencanaan bersama DPRD agar belanja daerah bisa disesuaikan tanpa mengorbankan target indikator pembangunan. Karena produk APBD adalah hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD," tegas Marindo.
Secara keseluruhan, hasil retreat ini akan dijadikan pedoman penting bagi Pemprov Lampung dalam menata arah kebijakan pembangunan daerah agar tetap tercapai meskipun dengan kemampuan fiskal yang terbatas.
Post a Comment