BANDARLAMPUNG, 8 Oktober 2025 – Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menilai rencana pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp 300 miliar harus dijadikan momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Fokus pada Inovasi dan Efisiensi PAD Bersih
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, langkah efisiensi dari Kementerian Keuangan bukanlah sekadar tantangan, melainkan peluang agar Pemkot tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat.
“Ini saatnya Pemkot menghadirkan inovasi dan terobosan agar fiskal daerah lebih mandiri,” ujar Wiyadi, Rabu (8/10/2025).
Wiyadi menekankan bahwa upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara cermat. Ia meminta Pemkot untuk fokus pada intensifikasi pajak dan penguatan sistem pengawasan guna menekan kebocoran pendapatan.
“Intensifikasi pajak perlu dilakukan, tapi jangan jadikan pemangkasan ini alasan untuk menaikkan pajak sembarangan. Fokusnya harus pada efisiensi dan pengelolaan pendapatan yang bersih,” tegasnya.
Jaga Iklim Investasi dan Hak ASN
Selain memperkuat fiskal, Wiyadi juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di Bandar Lampung. Ia mengingatkan Pemkot agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat menghambat investor.
Terkait dampak pada belanja pegawai, Wiyadi memastikan gaji dan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tetap aman, meskipun ia mengakui adanya kemungkinan penyesuaian pada Tunjangan Kinerja (Tukin). Ia berpesan agar penyesuaian tersebut tidak sampai menurunkan semangat kerja ASN dan efektivitas pelayanan publik.
Wiyadi menyimpulkan bahwa situasi ini harus mendorong Pemkot untuk lebih fokus pada program konkret yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dan pengurangan kemacetan, demi menggerakkan ekonomi lokal.
Post a Comment