Lampung Catat Inflasi Terendah Nasional 0,30%, Sekdaprov Marindo Minta Jajaran Tetap Fokus Jaga Harga dan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, 11 November 2025 – Provinsi Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih angka inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 0,30 persen per Oktober 2025. Capaian ini diumumkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti Sekdaprov Lampung, Dr.H.Marindo Kurniawan, S.T.M.M.

Arahan Gubernur: Tetap Fokus Bekerja dan Melayani Rakyat

Menanggapi capaian ini, Sekdaprov Marindo Kurniawan meminta seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Lampung untuk tidak berpuas diri dan tetap fokus bekerja melayani rakyat.

"Sesuai arahan Pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, semua jajaran di Pemprov Lampung tetap fokus bekerja dan melayani rakyat. Termasuk bagaimana kita bisa mempertahankan angka inflasi Lampung yang masuk terendah secara nasional dengan cara tetap mendongkrak daya beli masyarakat," tegas Marindo.

Pemprov Lampung saat ini terus bergerak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menaikkan daya beli masyarakat, dan membuka lapangan kerja baru.

Capaian Inflasi dan Apresiasi BPS

Dalam rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional masih terkendali dalam kisaran target 2,5 ± 1 persen. Dari 37 provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi yang terendah dengan 0,30 persen.

Kepala BPS RI menyebut capaian Lampung menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama. Sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berjalan efektif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar rutin.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan III 2025 tercatat stabil di angka 5,04 persen (year-on-year).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada kesempatan tersebut kembali menegaskan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat.