KNPI Lampung Apresiasi Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Sebut Tepat dan Tak Lupakan Sejarah

BANDAR LAMPUNG, 13 November 2025 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh, termasuk Soeharto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2024)..

---

Soeharto Dianggap Tepat Dianugerahi Pahlawan

Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan di bidang perjuangan dan politik kepada Soeharto amatlah tepat, mengingat jasa-jasa besar yang telah ditorehkan dalam pembangunan dan menjaga stabilitas negara.

"Soeharto dan Orde Baru identik dengan pemimpin yang kuat, memiliki pemerintahan yang stabil, dan mampu menciptakan inflasi yang rendah. Maka sudah sepatutnya kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tak pernah melupakan sejarah bangsa," ujar Bung Iqbal usai melantik pengurus DPD KNPI Metro, Kamis (13/11/2025).

Ia menambahkan, penganugerahan gelar ini penting bagi pemuda untuk meneladani tokoh hebat, memperkuat identitas dan nasionalisme, serta memperkokoh karakter anak bangsa.

Dukungan KNPI untuk Visi Asta Cita dan Konsolidasi Pemuda

Selain mengapresiasi Presiden, Bung Iqbal juga menyampaikan dukungannya terhadap hasil Rapat Konsolidasi DPD KNPI se-Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, di Jakarta.

KNPI telah menghasilkan delapan rekomendasi strategis, di antaranya:

• Dukungan Asta Cita: KNPI mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk pemberantasan kartel sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis.

• Dialog Nasional: Mendesak Pemerintah memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia untuk menyatukan seluruh faksi KNPI yang terbelah.

• Netralitas Kemenpora: Berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersikap netral, bijak, dan aktif menjadi jembatan penyelesaian persoalan internal organisasi kepemudaan nasional.

• Uji Materi UU: Mengajukan uji materi Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi agar lebih adaptif di era digital.

Iqbal menekankan pentingnya negara melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis dan memperkuat gerakan pemuda sebagai kekuatan moral dan sosial yang independen.