Kebakaran Rumah Hakim Kasus Anak Buah Bobby Nasution: Komisi III DPR Minta Polisi Ungkap Motif Teror

JAKARTA, 6 November 2025 – Komisi III DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kebakaran yang melanda rumah Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Khamozaro Waruwu di Medan. Hakim Khamozaro diketahui tengah menyidangkan perkara dugaan korupsi yang menyeret anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Kebutuhan Investigasi Total

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menilai bahwa insiden kebakaran yang terjadi pada Selasa (4/11/2025) di Jalan Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Medan, tersebut tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa.

“Polisi harus bergerak cepat dan profesional untuk memastikan motif di balik kebakaran itu. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Bila terbukti ada unsur teror, pelakunya harus ditindak tegas,” tegas Abdullah, Kamis (6/11).

Ia menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk memastikan apakah kejadian itu murni kecelakaan atau mengandung unsur kesengajaan yang mengarah pada aksi teror terhadap hakim.

Krusialnya Perlindungan Hakim

Abdullah menilai bahwa keselamatan dan keamanan hakim yang menangani perkara korupsi merupakan hal krusial demi menjaga independensi dan keberanian hakim dalam menegakkan keadilan.

“Hakim Khamozaro harus mendapatkan pengawalan dan perlindungan maksimal. Negara wajib hadir memastikan bahwa setiap hakim bisa memutuskan perkara secara adil tanpa tekanan atau ancaman,” ujarnya.

Menurut Legislator PKB ini, insiden tersebut merupakan alarm serius bagi aparat penegak hukum dan Komisi Yudisial untuk memperkuat sistem perlindungan, terutama bagi hakim yang menangani kasus-kasus berisiko tinggi.

Kasus Korupsi Anak Buah Gubernur Sumut

Kebakaran rumah Hakim Khamozaro terjadi ketika ia memimpin sidang kasus korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menyeret eks Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Topan sendiri ditangkap KPK pada 28 Juni 2025.

Hakim Khamozaro diketahui sempat menyebut nama Gubernur Bobby Nasution bertanggung jawab atas pergeseran anggaran yang menjadi titik awal korupsi proyek pembangunan jalan tersebut.