Gubernur Lampung Beberkan Alasan Ajukan Pinjaman Rp1 Triliun untuk Percepatan Perbaikan Jalan

 

BANDAR LAMPUNG (5 November 2025) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah provinsi melalui rencana pengajuan pinjaman sebesar Rp1 triliun.

Langkah ini, kata Gubernur, diambil karena kondisi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah di Lampung saat ini sudah tergolong darurat dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor pertanian.

“Kita akan coba memperbaiki jalan-jalan se-Provinsi Lampung. Kita ini dalam situasi darurat, jalan-jalan kita banyak yang rusak. Padahal ekonomi harus tumbuh dan distribusi hasil pertanian harus lancar. Sayang kalau harga hasil tani sudah bagus, tapi jalannya rusak — pertumbuhan ekonomi bisa terhambat,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Bandar Lampung, Rabu (5/11/2025).

Rencana pinjaman tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Agustus 2025, sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2026.

Menurut Gubernur, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama Pemprov Lampung, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian.

“Pertumbuhan ekonomi harus dimaksimalkan. Kita ingin petani bisa lebih mudah membawa hasil panennya tanpa terkendala kondisi jalan. Maka, infrastruktur menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman daerah menjadi opsi tercepat untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, tanpa harus menunggu siklus anggaran tahunan.

“Kita tidak bisa menunggu dua atau tiga tahun lagi. Salah satu opsi yang realistis dan cepat adalah melalui peminjaman,” jelasnya.

Namun, Gubernur menegaskan bahwa pengajuan pinjaman tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Ia juga menilai bahwa pinjaman dari pemerintah pusat memiliki bunga yang sangat rendah, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan komersial.

“Bunga pinjaman dari pusat sangat rendah, jauh di bawah bunga bank. Sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Gubernur Mirza.