Dugaan Proyek Infrastruktur Rp 20 Miliar di DPUPR Lamsel Dimenangkan Perusahaan Berlamat Fiktif, Kredibilitas Dinas Dipertanyakan

 

LAMPUNG SELATAN, 9 November 2025 – Kredibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) di bawah kepemimpinan Hasbi Azska dipertanyakan menyusul dugaan lolosnya perusahaan kontraktor yang memenangkan tender hingga Rp 20 miliar namun beralamat palsu atau fiktif.

---

Proyek Puluhan Miliar Dimenangkan CV. Adie Jaya Perkasa

Perusahaan yang menjadi sorotan adalah CV. Adie Jaya Perkasa, yang memenangkan dua proyek konstruksi infrastruktur dengan total nilai fantastis di Tahun Anggaran 2025:

1. Kontruksi Ruas Jalan Pardasuka – Suban (Katibung – Merbau Mataram) R 140: Nilai kontrak Rp 7.993.177.557,00.

2. Kontruksi Ruas Jalan Bumi Daya-Bumi Restu – Trimomukti (R 051) Kecamatan Palas: Nilai kontrak Rp 12.647.800.866,00.

Alamat Kantor Diduga Fiktif dan 'Mak Jelas'

Dalam dokumen tender, alamat CV. Adie Jaya Perkasa tercantum di Jl. Imam Bonjol Gg Bambu Kuning No 013 Kota Metro. Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan kejanggalan:

• Tidak ditemukan gang bernama "Gg Bambu Kuning" di Jl. Imam Bonjol.

• Alamat No. 13 di Jl. Imam Bonjol merupakan Toko Ratu Bawang, bukan kantor perusahaan.

• Salah satu karyawan Toko Ratu Bawang menegaskan, “Gak ada alamat CV itu disini, dari dulu sampai sekarang ga ada CV itu disini.”

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai proses verifikasi kualifikasi peserta tender yang dilakukan oleh DPUPR Lamsel.

Tuntutan Klarifikasi dan Indikasi Pengondisian

Ketua DPD LSM Front Pemantau Kriminalitas (FPK) Provinsi Lampung, Heriansyah, menanggapi tegas bahwa proyek yang dimenangkan CV. Adie Jaya Perkasa sangat kuat mengindikasikan adanya pengondisian tender.

"Nah ini tidak main main, ada apa dengan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan bisa meloloskan perusahan yang diduga tidak jelas alamatnya bisa memenangkan tender hingga puluhan Miliar," tegas Heriansyah.

Heriansyah mendesak DPUPR Lampung Selatan untuk segera memberikan klarifikasi terbuka atas dugaan alamat fiktif perusahaan pemenang tender. Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPUPR Lamsel dilaporkan masih bungkam dan sulit untuk ditemui.