Dugaan Penggunaan Pasir Hitam dan Perbedaan Pagu Anggaran, Kualitas Proyek Jembatan Ulu Belu Tanggamus Disorot Publik

 

Tanggamus, 23 November 2025 – Kualitas pekerjaan dan transparansi anggaran proyek pembangunan jembatan penghubung Pekon Ulu Semong (Tanggamus) dengan Pekon Petai Kayu (Lampung Barat) menjadi sorotan publik. Proyek senilai miliaran rupiah ini dipertanyakan setelah muncul dugaan penggunaan material tidak standar dan adanya perbedaan mencolok dalam informasi pagu anggaran.

Proyek dengan kode lelang 10063272000 ini memiliki pagu anggaran Rp6,3 miliar (berdasarkan data LPSE 2025). Namun, papan informasi proyek di lapangan hanya mencantumkan nilai Rp5,5 miliar.

Dugaan Pelanggaran Kualitas Material

Kekecewaan warga semakin menguat setelah ditemukannya dugaan penggunaan pasir hitam halus pada pekerjaan talud setinggi dua meter, material yang dinilai tidak layak untuk pondasi jembatan.

Dugaan masalah material ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat teguran resmi (ST-02/PPTK-BM-22/10/2025) oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanggamus kepada pihak kontraktor.

Warga setempat, Darmawansyah, mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengecekan ulang sebelum konstruksi dilanjutkan. "Kalau sampai keluar surat teguran, berarti bukan hal sepele. Ini proyek besar, masa bahan dasarnya saja sudah bermasalah," kata Darmawansyah.

Kejanggalan Anggaran dan Transparansi

Terkait perbedaan nilai anggaran, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tanggamus, Bowo Nugroho, membenarkan adanya inkonsistensi data tersebut.

"Yang benar seharusnya nilai pada papan proyek mengikuti pagu yang sudah diumumkan di LPSE (Rp6,3 miliar)," tegas Bowo Nugroho.

Kejanggalan lain yang menjadi pertanyaan publik adalah status pemenang tender yang belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah daerah maupun melalui laman LPSE, meskipun peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi pada 2 September 2025.

Warga berharap agar kejanggalan terkait anggaran maupun kualitas pekerjaan dapat dijelaskan secara terbuka dan segera ditindaklanjuti. Publik mendesak klarifikasi resmi dari pemerintah daerah guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan proyek yang bertujuan memberikan manfaat bagi dua wilayah tersebut.