DPR Dukung Penuh KPK Bongkar Dugaan Korupsi Whoosh: Proyek Strategis Tidak Boleh Gerus Dana Publik

 

JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI (Bidang BUMN dan Perdagangan).

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyatakan bahwa penyelidikan ini adalah langkah penting dan perlu diapresiasi. Ia menekankan bahwa setiap proyek yang menggunakan dana negara harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Komitmen Pengawasan Dana Publik

Nasim Khan menegaskan bahwa penelusuran KPK terhadap potensi mark up proyek Whoosh menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Komisi VI DPR RI berjanji akan terus mendukung penegakan hukum yang profesional, berbasis data, dan bebas dari intervensi politik.

"Dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Penyertaan Modal Negara harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab," ujar Nasim Khan, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, proyek strategis nasional harus diawasi secara ketat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan justru menjadi beban fiskal yang berat bagi negara.

Kesiapan DPR Tindak Lanjut

Komisi VI DPR RI menyatakan kesiapan untuk memantau proses penyelidikan yang dilakukan KPK.

Nasim Khan menegaskan bahwa jika dalam proses penyelidikan tersebut ditemukan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi VI akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kewenangan pengawasan yang dimilikinya.

"Prinsip Komisi VI sangat jelas, yakni tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran di proyek strategis nasional mana pun," tutupnya.