Di Lampung, Ketua KPK Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Kunci Utama Cegah Korupsi di Daerah

BANDAR LAMPUNG, 5 November 2025 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, meminta seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan di Provinsi Lampung menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penekanan ini disampaikan Setyo saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2024).

KPK Datang untuk Pencegahan dan Integritas

Kedatangan Ketua KPK ke Lampung merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang telah berhasil mengumpulkan pimpinan Forkopimda, kepala daerah, ketua DPRD, dan inspektur se-Provinsi Lampung.

"Kita bisa saling mengingatkan. Kita harus bekerja dengan prinsip integritas," tegas Setyo.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta Rakor agar menjadikan kasus-kasus korupsi masa lalu yang pernah terjadi di Lampung sebagai pelajaran penting.

"Kita jadikan itu sebagai pembelajaran agar tidak terjadi lagi di masa sekarang. Kami datang bukan lagi untuk melihat pada posisi yang dulu, tapi untuk kepentingan pencegahan korupsi. Itu yang paling utama," tandasnya, menekankan fokus KPK pada perbaikan sistem di masa kini.

Gubernur Mirza Soroti Semangat Baru dan Evaluasi Indeks Korupsi

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik arahan KPK dan menegaskan pentingnya kolaborasi serta kesamaan visi dalam mencegah praktik korupsi.

“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama seperti visi Presiden Prabowo bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024,” kata Mirza.

Gubernur juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap indeks persepsi korupsi di tingkat kabupaten dan kota, dengan harapan kepemimpinan baru di 15 kabupaten/kota dapat membawa semangat perubahan.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Danang Suryo Wibowo, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, serta seluruh pimpinan daerah dan inspektur se-Lampung.