Sempat Mangkir, Kadis PUPR Pesawaran Zainal Fikri Diperiksa Kejati Bersama Eks Ketua DPRD Suprapto dan Sekda

BANDAR LAMPUNG – Kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 senilai Rp8 miliar terus bergulir. Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk mantan Ketua DPRD, Kepala Dinas (Kadis) PUPR, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pesawaran.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejati Lampung pada rentang tanggal 6 hingga 8 Oktober 2025.

Kadis PUPR dan Eks Ketua DPRD Diperiksa

Pada Senin (6/10/2025), penyidik Pidsus Kejati Lampung memeriksa mantan Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto, dan Kepala Dinas PUPR Pesawaran, Zainal Fikri.

Kadis PUPR Zainal Fikri diketahui sempat mangkir dari panggilan penyidik sebelumnya dengan alasan sakit. Kehadiran Zainal Fikri bersamaan dengan pemanggilan Suprapto.

"Iya, Suprapto sudah hadir, sudah di PTSP. Untuk yang lainnya masih dikonfirmasi,” kata Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, saat dikonfirmasi pada Senin (6/10/2025).

Suprapto, yang keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 14.32 WIB, memilih bungkam dan bahkan sempat mengelak saat dikonfirmasi oleh wartawan. “Enggak saya mah bukan, saya bukan,” kata Suprapto singkat.

Sekda hingga Mantan Inspektur Turut Diperiksa

Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini melibatkan beberapa pejabat lain untuk mendalami dugaan korupsi proyek SPAM tersebut.

Pada Selasa (7/10/2025), penyidik Pidsus Kejati juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat dari Dinas PUPR, Sekretaris Daerah (Sekda) Pesawaran Wildan, serta pemenang tender proyek SPAM.

Selanjutnya, pada Rabu (8/10/2025), pemeriksaan dilanjutkan terhadap mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Chabrasman, dan pejabat lanjutan dari Dinas PUPR Pesawaran.

"Dari Inspektorat Pesawaran, Chabrasman dan ada dari PU tetapi lanjutan jadi langsung,” jelas Ricky Ramadhan pada Rabu (8/10/2025).

Pemeriksaan maraton terhadap para pejabat dan mantan pejabat tinggi Pesawaran ini dilakukan untuk mengungkap lebih jauh peran masing-masing dalam dugaan korupsi proyek SPAM senilai Rp8 miliar yang menggunakan anggaran tahun 2022.