Program Ekonomi Gubernur Mirza Berhasil, Lampung Masuk Peringkat 4 Provinsi dengan Inflasi Terendah Nasional

BANDAR LAMPUNG – Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi membuahkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, Provinsi Lampung menorehkan capaian gemilang dengan menempati peringkat empat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy).

Capaian ini menempatkan angka inflasi Lampung pada posisi 1,17%, jauh di bawah rentang target nasional 1,5% hingga 3,5%. Keberhasilan ini dinilai menjadi indikator keberhasilan program peningkatan ekonomi dan stabilisasi inflasi yang dijalankan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan didukung oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Data positif ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, yang diikuti oleh Pemprov Lampung secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang, Bani Ispriyanto, pada Senin (13/10/2025).

Tekanan Harga dan Penurunan IPH

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara nasional, komoditas penyumbang utama inflasi year-on-year meliputi emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Mendagri secara khusus menyoroti perlunya solusi untuk komoditas cabai merah dan mengendalikan kenaikan harga daging ayam ras agar tidak tak terkendali.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pada Minggu ke-2 Oktober 2025, tercatat 21 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Provinsi Lampung.

Lampung mencatat penurunan IPH sebesar -0,04% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini disumbang oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan tepung terigu.

Dorongan Sertifikasi Kesehatan Hewan dan Program Rumah

Dalam rakor tersebut, Mendagri juga menyoroti dua isu penting lainnya:

Kesehatan Hewan Ternak: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mendorong percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada rumah potong hewan (RPH). Pemda diminta membentuk RPH sesuai peraturan dan mengoptimalkan anggaran untuk pembinaan higienitas dan sanitasi.

Dukungan Program 3 Juta Rumah: Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, merekomendasikan Pemda untuk menyampaikan informasi Pembangunan Baru/Renovasi Rumah yang tidak tercatat dalam target unit di dokumen SIPD. Pemda juga didorong untuk mengimplementasikan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan mengalokasikan anggaran renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dalam APBD/APBDes.

Keberhasilan Lampung dalam mengendalikan inflasi diharapkan menjadi modal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.