Gubernur Mirza Targetkan Seluruh Perbaikan Jalan Lampung Wajib Pakai Beton Mulai 2026

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan fundamental terhadap kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Ia menargetkan mulai tahun 2026, semua proyek perbaikan jalan di wilayah Lampung harus menggunakan beton (rigid pavement), meninggalkan penggunaan aspal. Target jangka panjangnya adalah mencapai 90 persen jalan provinsi mantap pada tahun 2028.

Komitmen ini disampaikan Gubernur saat meninjau kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung pada Kamis (2/10/2025).

"Saat saya pertama dilantik, hasil survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Lampung terhadap pemerintah provinsi paling tinggi ada di sektor infrastruktur, terutama jalan. Tantangan kami adalah bagaimana menyelesaikan ketidakpuasan itu," ujar Gubernur.

Tiga Fokus Utama Pembenahan Infrastruktur

Meskipun data menunjukkan jalan mantap di Lampung sudah mencapai 78 persen (di atas rata-rata nasional 75 persen), Gubernur mengakui adanya tiga persoalan utama yang harus dibenahi:

1. Perubahan Strategi Pembangunan

Strategi lama yang mengarahkan anggaran ke jalan menuju perkebunan di lokasi terpencil diubah. Strategi baru memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak dan berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Tujuan: Memastikan dampak anggaran Rp400 miliar dapat dirasakan oleh 2–3 juta orang (mobilitas sosial, akses sekolah, masjid, dan pasar), bukan hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya.

2. Peningkatan Kualitas Konstruksi (Betonisasi)

Jalan provinsi sering cepat rusak karena dibangun dengan spesifikasi beban 20 ton, tetapi dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian (padi, singkong) dengan beban hingga 50 ton.

Solusi: Kualitas jalan harus ditingkatkan. Mulai 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton. Ini bertujuan memperpanjang usia infrastruktur, mengurangi biaya perawatan, dan mendukung daya saing industri.

3. Perbaikan Persepsi Publik dan Transparansi

Gubernur berkomitmen memperbaiki persepsi publik dengan meningkatkan transparansi.

Langkah: Pemprov kini membuka diri agar masyarakat bisa mengawasi kualitas pekerjaan. "Yang mengawasi bukan hanya Dinas PU atau konsultan, tapi seluruh masyarakat Lampung," tegasnya.

Kinerja BMBK dan Target Capaian

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, melaporkan percepatan kinerja jajarannya. Hingga awal Oktober 2025:

Dari 52 paket kegiatan perbaikan jalan, 40 paket sudah mencapai Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.

Dari 21 paket jembatan, enam di antaranya sudah mencapai tahap PHO.

Gubernur mengapresiasi kerja keras BMBK yang berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal biasanya (sebelumnya selesai Desember, kini banyak yang rampung September). Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Apa dampak ekonomi dan logistik yang paling signifikan dari peralihan total infrastruktur jalan provinsi Lampung dari aspal ke beton?