BANDAR LAMPUNG, 8 Oktober 2025 — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dan edukasi masyarakat pesisir menyusul peringatan terbaru dari BMKG mengenai potensi gempa megathrust yang dapat memicu tsunami dahsyat di sejumlah zona aktif, termasuk di sekitar Lampung.
Kepala BPBD Lampung, Rudy Syawal, menegaskan bahwa mitigasi adalah kunci utama untuk menekan dampak bencana. BPBD telah dan terus menggencarkan pelatihan mitigasi, terutama di daerah risiko tinggi seperti Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat.
“Kami sudah turun langsung ke daerah rawan... Masyarakat di sana sudah mendapatkan pelatihan tentang apa yang harus dilakukan saat gempa atau tsunami terjadi,” ujar Rudy, Rabu (8/10/2025).
Fokus Prioritas dan Program Kesiapsiagaan
BPBD Lampung menyoroti empat prioritas utama dalam menghadapi ancaman megathrust:
Perencanaan tata ruang berbasis kebencanaan.
Pembangunan sistem peringatan dini (EWS) yang akurat dan terintegrasi.
Edukasi lintas usia dan profesi.
Simulasi berkala agar refleks tanggap masyarakat terbentuk.
Sejumlah program kesiapsiagaan telah dilaksanakan, termasuk Latihan Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami bersama Korps Marinir (2024), simulasi evakuasi dengan pelajar, dan gladi simulasi berdasarkan Rencana Kontinjensi (Renkon) kawasan rawan megathrust.
Ancaman Nyata dan Kesiapan Logistik
Pernyataan ini sejalan dengan peringatan BMKG bahwa zona megathrust seperti Selat Sunda hanya tinggal menunggu waktu untuk melepaskan energi besar. BMKG mencatat ada 16 zona megathrust aktif di Indonesia yang berpotensi menimbulkan gempa besar dan tsunami.
Rudy Syawal menekankan bahwa kesiapan harus dilakukan sekarang juga, mengingat bencana tidak pernah memberi aba-aba.
Dalam mendukung kesiapsiagaan, BPBD Lampung juga terus meningkatkan logistik dan alat pendukung, seperti:
Mobil serbaguna dan dapur lapangan.
Tenda pengungsi dan menara cahaya.
Peralatan penyelamatan dan komunikasi darurat.
BPBD mendorong sinergi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat) untuk memastikan bahwa seluruh dokumen strategis penanggulangan bencana, seperti Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon), terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Bukan soal kapan, tapi bagaimana kita siap ketika itu datang,” pungkas Rudy, menyerukan agar masyarakat pesisir siaga penuh.
Post a Comment