BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menghadapi tantangan besar dalam perbaikan infrastruktur jalan akibat keterbatasan anggaran. Meskipun total kebutuhan dana mencapai Rp4 triliun, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) hanya memiliki alokasi Rp450 miliar untuk tahun ini.
Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, menjelaskan bahwa kondisi ini memaksa pihaknya untuk memprioritaskan perbaikan jalan yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. "Untuk menyelesaikan seluruh jalan rusak, kita butuh Rp4 triliun. Karena itu, kami memprioritaskan jalan yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat," kata Taufiqullah.
Progres Perbaikan dan Tantangan Jangka Panjang
Hingga saat ini, BMBK telah mengerjakan 52 paket jalan dan 21 paket jembatan. Dari jumlah tersebut, 20 paket sudah rampung, sementara rata-rata progres keseluruhan mencapai 70%.
Meski demikian, jalan provinsi mengalami degradasi sekitar 4% atau setara 56 kilometer setiap tahun. Dengan estimasi biaya perbaikan Rp10 miliar per kilometer, anggaran yang ada jauh dari cukup untuk menutupi kerusakan baru.
Selain anggaran, masalah drainase juga menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan. Taufiqullah menekankan pentingnya pemeliharaan rutin, seperti menambal jalan berlubang, dan memastikan setiap proyek memenuhi standar kualitas.
Dukungan Perusahaan dan Fokus pada Ekonomi Lokal
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Lampung juga menggandeng sejumlah perusahaan melalui program CSR, di antaranya PT PSMI dan PGE Ulubelu.
Gubernur Lampung juga meminta fokus pada perbaikan jalan menuju kawasan pertanian dan pariwisata. Ini termasuk pelebaran ruas jalan Lepasing-Padang Cermin dari 5 meter menjadi 11 meter. "Sektor pertanian masih menjadi penopang utama PDRB Lampung. Banyak jalan desa menuju lahan pertanian rusak hingga 50 persen. Ke depan, setelah jalan provinsi mantap, kita akan bantu peningkatan jalan desa," pungkas Gubernur.
Post a Comment