Gubernur Lampung Sampaikan 10 Tuntutan Mahasiswa kepada Ketua MPR RI

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi menyampaikan aspirasi ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Jakarta, Rabu (3/9). Aspirasi tersebut merupakan hasil aksi damai yang digelar pada Senin (1/9) lalu di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai itu menyuarakan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Di antaranya adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan gaji dan tunjangan DPR, penghentian penyalahgunaan pajak rakyat, hingga reformasi agraria dan pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadi jembatan antara suara rakyat dan pengambil kebijakan nasional. Aspirasi ini tidak boleh berhenti di jalanan, tapi harus sampai ke pusat kekuasaan,” ujar Gubernur Mirza usai menyerahkan tuntutan resmi kepada Ketua MPR RI.

Sepuluh poin tuntutan yang dibawa mencerminkan keresahan masyarakat terhadap isu-isu strategis nasional, seperti pemecatan menteri yang dinilai bermasalah, restrukturisasi partai politik, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, reformasi Polri, serta penolakan terhadap RKUHAP dan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut baik kedatangan Gubernur dan perwakilan DPRD Provinsi Lampung. Ia berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dalam forum-forum resmi kenegaraan.

Aksi mahasiswa yang dikawal ketat aparat keamanan ini diapresiasi publik karena berlangsung damai dan penuh dialog. Mahasiswa, aparat, serta masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, bahkan sempat berdiskusi langsung dengan Gubernur dan jajaran Forkopimda Lampung di lokasi aksi.

Langkah cepat Pemprov Lampung, yang turut didukung oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomel Sianturi dan seluruh unsur Forkopimda, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons suara rakyat secara konkret.

“Ini bukan hanya soal menyampaikan aspirasi, tapi soal bagaimana pemerintah hadir secara nyata dan cepat dalam merespons kegelisahan masyarakat,” tutup Gubernur.