Komisi V DPRD Lampung Soroti Lemahnya Pengawasan Disnaker Usulkan Kolaborasi Empat OPD untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

 

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menilai fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) masih lemah sehingga belum mampu menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal.

Menurut Deni, di tengah kondisi efisiensi anggaran, banyak peluang penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan. “Bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Politisi Demokrat ini mengusulkan agar Disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan. Fokus pengawasan meliputi kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, izin penggunaan sumur air bersih dan udara permukaan, hingga pengoperasian alat berat.

Deni menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat lebih dari 25 ribu perusahaan di Lampung yang berpotensi menambah pendapatan daerah. “Jika semua operasional, izin, dan pajaknya terpantau dengan baik, pendapatan daerah akan meningkat. DLH bisa mengawasi izin udara permukaan, Dinas Pengairan memastikan meteran air, dan Dispenda mengoptimalkan pajak,” jelasnya.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas OPD ini perlu segera dijalankan agar pada 2026 mendatang Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan. “Potensi yang ada di Disnaker besar sekali, tapi kalau pengawasan tetap lemah, kita akan rugi,” tegasnya.