BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memiliki kapal penyeberangan sendiri di jalur Bakauheni–Merak. Usulan ini diharapkan masuk dalam APBD 2026 sebagai strategi mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8).
Politisi yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Lampung ini menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data 2024, retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp78 juta. “Kecilnya PAD karena pelabuhan merupakan domain ASDP. Solusi konkret adalah ikut dalam bisnis kapal penyeberangan,” tegasnya.
Munir optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, wacana ini bisa direalisasikan. Ia bahkan menyebut, jika selama lima tahun kepemimpinan mampu membeli lima kapal, hal itu akan menjadi legacy yang dikenang.
Untuk pembiayaan, Munir mengusulkan skema kerja sama dengan Bank Lampung. “Down payment cukup sekitar Rp40 miliar dari harga kapal sekitar Rp200 miliar. Sisanya dilunasi dengan kredit jangka menengah,” jelasnya.
Menurutnya, kepemilikan kapal daerah akan meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. “Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah,” tandas Munir.
Post a Comment