DPRD Lampung Usul Pemprov Miliki Kapal Penyeberangan Sendiri untuk Tingkatkan PAD

BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan untuk memiliki kapal penyeberangan sendiri di jalur Bakauheni-Merak. Menurut Munir, usulan ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga strategi konkret untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai kemandirian fiskal.

Munir menyoroti kontribusi sektor pelabuhan yang sangat minim terhadap PAD Lampung. Berdasarkan data 2024, retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp78 juta. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan peran vital Bakauheni sebagai pintu gerbang utama transportasi laut Sumatera-Jawa.

"PAD yang kecil ini karena memang pelabuhan merupakan domain wilayah kekuasaan ASDP. Maka yang paling tepat adalah ambil bagian dalam bisnis kapal penyeberangan. Ini konkret dan sangat menguntungkan," tutur Munir.

Optimis Diwujudkan dan Skema Pembiayaan

Munir, yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Lampung, optimis gagasan ini bisa diwujudkan di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Ia menganggap pasangan ini sebagai pemimpin muda yang progresif dan inovatif. "Ini akan menjadi legacy yang akan dikenang sepanjang masa," tambahnya.

Terkait pembiayaan, Munir mengusulkan agar modal awal (down payment) sebesar sekitar Rp40 miliar didanai melalui kerja sama dengan Bank Lampung. Sementara sisanya dapat dilunasi melalui skema kredit jangka menengah. Ia membandingkan usulan ini dengan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisnisnya belum tentu berjalan. "Ini sudah jelas pasti menguntungkan," tegasnya.

Manfaat Jangka Panjang untuk Lampung

Kepemilikan kapal oleh Pemda Lampung dinilai akan membuka peluang besar untuk meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Munir berharap wacana ini mendapat dukungan dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga bisa masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026.

"Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang," pungkasnya. "Jika kita berani melangkah, Lampung secara bertahap bisa menjadi pemain utama di jalur penyeberangan Bakauheni-Merak, bukan hanya penonton."