Sekdaprov Marindo Dampingi Gubernur Mirza dalam Rakor Forkopimda Lampung: Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan IPM

Bandar Lampung — Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Forkopimda, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Hotel Akar, Bandar Lampung, Rabu (16/7/2025). Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Mengawali acara, para tamu undangan diperkenalkan satu per satu, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Mirza yang secara lugas menyoroti dua isu strategis Lampung: rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan.

“Bagaimana mungkin daerah yang dekat dengan Jakarta, dengan infrastruktur dan akses pendidikan yang memadai, justru memiliki IPM terendah di Sumatra? Ini adalah buah dari kemiskinan,” ujar Gubernur Mirza.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa IPM Lampung berada pada angka 73,13, terendah di wilayah Sumatra. Sedangkan tingkat kemiskinan Lampung masih mencapai 10,694 persen, dengan dominasi di daerah perdesaan.

Padahal, secara ekonomi, Lampung mencatat pertumbuhan positif. Pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung menjadi yang tertinggi di Sumatra yakni 4,574 persen, dengan PDRB sebesar Rp483 triliun pada 2024. Sebagai lumbung pangan nasional, Lampung dikenal lewat produksi beras, jagung, singkong, kopi, cokelat, hingga nanas.

Strategi Gubernur: Hilirisasi Pertanian dan Penghapusan Uang Komite

Untuk mengatasi kemiskinan struktural dan meningkatkan kesejahteraan petani, Gubernur Mirza mendorong program hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian. Strategi ini mencakup:

Penetapan kebijakan harga gabah dan ubi kayu

Pengendalian distribusi gabah

Bantuan alat pertanian seperti dryer, combine harvester, dan rice milling unit

Penggunaan pupuk organik cair dan pembangunan silo penyimpanan

“Dengan nilai tambah yang diciptakan di desa melalui hilirisasi, uang yang sebelumnya berputar di kota bisa berpindah ke desa. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan mensejahterakan petani,” jelas Gubernur.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menghapus uang komite untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri se-Lampung sebagai langkah konkret meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan mutu.

“Ini bentuk komitmen kami agar setiap anak di Lampung bisa mengakses pendidikan yang layak tanpa beban biaya tambahan,” tegasnya.

Ajakan Kolaborasi untuk Lampung Maju

Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengajak seluruh unsur Forkopimda, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

“Kita tidak bisa membangun Lampung sendirian. Saya mohon kerja sama semua pihak. Mari kita melangkah bersama,” pungkas Gubernur.