DPRD Lampung Dukung Sekolah Gratis, Siap Kawal Anggaran Penghapusan Uang Komite

 

Lampung, 7 Juni 2025 — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri mulai Tahun Ajaran 2025/2026.

Menurut Giri, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan kunci dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul.

“Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB ini kita jadikan langkah strategis yang harus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” ujar Giri, Sabtu (7/6/2025).

DPRD Siap Kawal dan Awasi Anggaran

Giri menegaskan, DPRD akan berkomitmen mengawal pengalokasian anggaran melalui APBD untuk mendukung kelangsungan program sekolah gratis tersebut. Selain itu, DPRD juga akan mengawasi implementasinya secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Ia juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, termasuk:

• Perbaikan sarana dan prasarana sekolah

• Peningkatan kompetensi guru

• Penguatan layanan pendidikan inklusif

“Kami mengajak semua pihak—orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan—bersama-sama mendukung kebijakan ini demi masa depan generasi muda,” kata Giri.

Gubernur Lampung: Tak Ada Lagi Pungutan di Sekolah Negeri

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi mengumumkan penghapusan uang komite sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite untuk siswa SMA. Semua kebutuhan sekolah akan dibiayai oleh APBD,” tegas Gubernur dalam pengarahan kepada kepala sekolah se-Lampung, Kamis (5/6/2025).

Ia juga menyoroti rendahnya capaian pendidikan, di mana hanya 20 dari 352 sekolah negeri berhasil meloloskan siswanya dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun ini. Bahkan, 49 sekolah tercatat tidak memiliki satu pun siswa yang lolos ke perguruan tinggi.

Sebagai solusi, Pemprov akan:

• Membentuk 35 sekolah unggulan

• Menambah mata pelajaran baru seperti Bahasa Jepang, Korea, dan Arab

• Mengarahkan program CSR perusahaan untuk mendukung sektor pendidikan

Tiga Indikator Sukses Kepala Sekolah

Gubernur juga menetapkan tiga indikator keberhasilan kepala sekolah, yaitu:

1. Jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi

2. Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja

3. Jumlah lulusan yang menjadi wirausahawan

Sementara itu, Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa seluruh biaya operasional sekolah akan dibiayai oleh pemerintah.

“Tidak boleh lagi mengumpulkan orang tua untuk membahas sumbangan sekolah. Itu harus dihentikan,” tegas Thomas.

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri di Lampung. Pemerintah juga berencana mengevaluasi penerapan serupa di sekolah swasta pada masa mendatang.