Tokoh Pendiri Pesawaran Sebut Rekomendasi Pemecatan Aris Sandi sebagai Tindakan Zalim

Pesawaran — Rekomendasi pemecatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran, Aris Sandi, oleh DPD Demokrat Provinsi Lampung, menuai kritik tajam dan kekecewaan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, Mualim Taher.

Dalam keterangannya, Mualim Taher menyayangkan langkah DPD Demokrat yang dinilainya gegabah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran.

“Saya heran sekaligus prihatin. Apa salahnya seorang Ketua DPC menyuarakan aspirasi politik yang menurutnya lebih baik untuk masyarakat? Ini adalah tindakan zalim. Seharusnya DPD tidak gegabah mengambil keputusan hanya karena beda pilihan,” ujar Mualim Taher, Jumat (23/5).

Mualim menegaskan bahwa Aris Sandi bukanlah pengkhianat partai sebagaimana diberitakan oleh beberapa media.

“Arisadi adalah seorang kesatria. Ia tunduk dan taat pada partai dan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara jelas menyebutkan bahwa yang didiskualifikasi hanya Arisadi secara pribadi, bukan partainya. Maka dari itu, saya mendukung keputusan Arisadi yang tetap berdiri bersama rakyat demi perubahan Pesawaran yang lebih maju,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sikap Aris Sandi justru mencerminkan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kelompok maupun partai.

“Arisadi memilih berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pesawaran, bukan hanya kelompok dan partainya. Ia tetap berada di barisan rakyat dalam menentukan nasib daerah ini,” pungkasnya.

Kritik serupa juga datang dari warga. Salah seorang warga Kecamatan Gedong Tataan yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya atas keputusan DPD Demokrat.

“Kami masyarakat kecewa. Pak Aris itu orangnya merakyat, sering turun bantu warga langsung. Kalau dia dipecat karena dukung paslon 01, berarti suara rakyat tidak dianggap,” ujarnya.

Desakan agar DPD Demokrat mencabut rekomendasi pemecatan semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa perbedaan sikap politik seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi, bukan justru diberangus.

Kini, mata publik tertuju pada langkah selanjutnya dari DPP Demokrat, apakah akan mengesahkan rekomendasi tersebut atau mendengarkan suara dari akar rumput dan tokoh masyarakat Pesawaran.