Provinsi Lampung Bakal Gratiskan Biaya SMA-SMK Negeri di 6 Kabupaten Tahun Depan

‎Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung membuat terobosan dengan berencana menggratiskan biaya pendidikan 30.000 siswa SMA dan SMK negeri di enam kabupaten tahun depan.

‎Terobosan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintahan Gubernur Rahmad Mirzani Djausal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung dengan berupaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Lampung yang merupakan terendah di Sumatera di angka 73,13.

‎Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H. saat menerima audiensi Forum Martabat Guru Indonesia, Kamis (8/5/2025).

‎”Membangun dunia pendidikan ini mesti punya konsep, ini yang mesti kita tracker. Sesuai program Bapak Gubernur yang punya komitmen besar memperbaiki sektor pendidikan, saat ini tim saya sedang kerja untuk menentukan langkah selanjutnya,” ucap Thomas Amirico.

‎Menurut Thomas, untuk menggratiskan biaya SMA dan SMK negeri di Lampung diperlukan biaya sekitar Rp 800 – Rp 900 miliar per tahun, dan saat ini APBD kita belum sanggup. Karena itu, ujarnya, terobosan paling mungkin dilakukan tahun depan adalah menggratiskan biaya SMA dan SMK negeri di kabupaten-kabupaten yang relatif kecil.

‎”Jadi terobosan yang paling mungkin adalah melakukan spil, kabupaten kecil dulu yang bisa kita jangkau. Nanti kita lihat kabupaten mana yang tepat sebagai permulaan,” ungkap Kepala Dinas.

‎Lebih lanjut dia menjelaskan jika rata-rata jumlah siswa per kabupaten ini 5.000 siswa, kemudian misalnya dikali 6 kabupaten maka akan muncul angka 30.000 siswa yang akan menerima subsidi pemerintah gratis biaya sekolah.

‎”Jika 30 ribu siswa ini kita support Rp 2 juta per siswa dan kita hilangkan dana komite sekolahnya maka kita butuh anggaran sekitar Rp 60 miliar per tahun untuk menggratiskan siswa SMA dan SMK negeri di 6 kabupaten tersebut. Saya kira ini masih relevan, Provinsi Lampung masih mampu,” ujar Thomas.

‎Lebih lanjut Kepala Dinas menjelaskan jika dimulai tahun depan dengan enam kabupaten yang relatif kecil dan secara kontinyu terus bertambah, maka selama lima tahun periode pemerintahan Gubernur akan punya dampak yang signifikan hingga pada akhirnya semua kabupaten bisa tercover.

‎”Kita tahu jarang sekali ada kepala daerah berinvestasi di bidang SDM, karena investasi di SDM itu cashback-nya butuh waktu lama, 7 tahun untuk SMP dan 10 tahun untuk SMA Jadi butuh waktu yang lama,” ucapnya.

‎Menurut Thomas, untuk menjaga popularitas dan elektabilitas, kepala daerah lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.

‎”Siapapun kepala daerahnya memang sangat jarang berinvestasi di bidang SDM, tapi hari ini bersyukur kita memiliki gubernur yang punya imajinasi dan ekspektasi tinggi terhadap dunia pendidikan,” katanya.