BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan akan mengkaji ulang kebijakan mengenai iuran komite sekolah yang dinilai terlalu membebani masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Dalam keterangannya, Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov tengah mengevaluasi penerapan iuran komite di sejumlah sekolah yang dinilai tidak proporsional. Ia menilai, tingginya biaya pendidikan menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.
“Saya sedang cek, memang ada sekolah yang menerapkan uang komite terlalu tinggi. Kasihan petani dan masyarakat yang harus membayar mahal. Kami paham, biaya pendidikan saat ini terlalu tinggi,” ujar Gubernur Mirza saat ditemui Selasa (20/5/2025).
Mirza menjelaskan bahwa meski sekolah membutuhkan dana operasional tambahan, kebijakan komite sekolah harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi wali murid.
“Sekolah tidak boleh memberatkan orang tua, tapi juga tidak boleh kekurangan dana. Ini perlu keseimbangan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit besar, sehingga berdampak pada keterbatasan dukungan anggaran, termasuk untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.
“Guru honorer masih banyak yang menerima gaji rendah, dan APBD kita sedang mengalami defisit yang sangat besar. Ini menjadi kendala dalam mendukung pembiayaan sektor pendidikan,” jelasnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan mencari solusi terbaik agar dunia pendidikan tetap berjalan optimal tanpa membebani masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Fokus kami adalah peningkatan kualitas SDM agar ke depan semakin baik. Maka kebijakan apa pun di bidang pendidikan harus dikaji berdasarkan konsensus dan dampaknya terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Post a Comment