GRAND MERCURE LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN ISU TRANSPARANSI PAJAK DAN PERIZINAN

Bandar Lampung – 10 Mei 2025, Kehadiran Grand Mercure Lampung, hotel bintang lima tertinggi di Pulau Sumatra, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, seorang pengamat tata wilayah dan lingkungan yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan kontribusi dan transparansi pengelolaan hotel tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Dalam pernyataannya, pengamat tersebut menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari perizinan hingga kewajiban pajak yang harus ditunaikan oleh pihak pengelola hotel. “Kami meminta transparansi terkait berapa besar pajak air tanah dan bagaimana dengan izin pengeboran air tanah yang dimiliki hotel ini. Apakah semuanya sudah sesuai aturan atau belum sepenuhnya diurus?” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti sistem pengelolaan parkir yang berada di kawasan hotel. Menurutnya, perlu adanya keterbukaan dari pihak pengelola maupun pemerintah mengenai skema kerja sama yang dijalin, baik dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Pemerintah Provinsi Lampung. “Kalau ada MoU, tentu perlu dibuka ke publik. Berapa kontribusinya ke PAD? Ini hal yang harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan fasilitas hiburan seperti spa di lantai 8 dan diskotik di dalam area hotel. Ia meminta agar operasional kedua fasilitas tersebut diawasi secara ketat dan tunduk pada regulasi yang berlaku. “Kalau benar ada spa dan diskotik, di mana izin operasionalnya? Apakah pengawasan dari Pemkot sudah berjalan maksimal? Jangan sampai fasilitas seperti ini menyalahi aturan dan lebih banyak menimbulkan dampak sosial daripada memberikan manfaat fiskal,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terpukau oleh kemegahan dan citra internasional yang melekat pada hotel tersebut. “Jangan sampai kita bangga punya hotel tertinggi se-Sumatra, tapi realisasinya tidak memberi sumbangsih yang signifikan ke APBD. Ini harus jadi perhatian serius dari Pemkot dan DPRD,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pertanyaan dan sorotan yang muncul.