Gubernur Lampung Sinergi dengan Taman Nasional, Cegah Konflik Manusia dan Satwa Liar

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjalin sinergi dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dalam upaya pelestarian lingkungan serta pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung.

Hal ini terungkap saat Gubernur Mirza menerima kunjungan Kepala BBTNBBS Ismanto dan Kepala Balai TNWK MHD Zaidi di ruang kerjanya, Senin (14/4/2025), di Bandar Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza mengapresiasi langkah-langkah pelestarian ekosistem hutan dan perlindungan satwa liar yang telah dilakukan kedua lembaga tersebut.

Ia menekankan bahwa konflik manusia dan satwa merupakan tantangan serius yang berdampak luas, tak hanya terhadap keselamatan dan ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap kelestarian satwa endemik seperti Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera.

“Pemprov berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian alam, pengelolaan kawasan konservasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati,” kata Gubernur Mirza.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ruchyansyah Dachlan menambahkan, konflik manusia dan satwa banyak dipicu oleh tumpang tindih ruang antara aktivitas manusia dan pergerakan satwa liar, bahkan hingga di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung.

Ia menyebutkan, sejak 2021 hingga 2025 tercatat 1.658 kasus konflik manusia dan satwa liar di Lampung, yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan 14 lainnya mengalami luka-luka.

Dampak ekonomi dari konflik tersebut diperkirakan mencapai Rp547 juta pada tahun 2021.

Menurutnya, penyebab konflik meliputi fragmentasi habitat, berkurangnya koridor satwa, degradasi lingkungan, tekanan kebutuhan ruang/lahan, persepsi negatif masyarakat, hingga maraknya perburuan liar.

Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, seperti pembentukan tim koordinasi dan satgas penanganan konflik, pendampingan masyarakat, bantuan logistik, patroli mitigasi, hingga pemantauan visual dan penghalauan pergerakan gajah.

TNBBS dan TNWK sendiri merupakan habitat utama bagi satwa kunci seperti Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), yang kerap bergerak di luar kawasan konservasi hingga ke hutan lindung dan pemukiman warga.

Kepala BBTNBBS Ismanto melaporkan, dari target pemulihan ekosistem seluas 20.467 hektare pada periode 2020–2024, telah terealisasi seluas 9.016 hektare.

Kegiatan pemulihan dilakukan bersama Kodim 0422/Lampung Barat melalui restorasi vegetasi dan pelepasliaran satwa pakan Harimau Sumatera di wilayah yang telah ditinggalkan oleh pelaku keterlanjuran.

Sementara itu, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi menguraikan sejumlah upaya mitigasi konflik dengan Gajah Sumatera, mulai dari identifikasi kelompok gajah liar, pemasangan GPS collar sejak 2020, hingga pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP Gajah) dan Elephant Response Unit (ERU).

Selain itu, TNWK juga membangun tanggul dan kanal di bagian selatan dan utara kawasan sejak 1990-an, membentuk tim terpadu penanganan interaksi manusia-gajah melalui SK Bupati Lampung Timur, serta menyiapkan road map dan rencana aksi penanganan konflik di desa penyangga.