Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Pemprov Lampung Upaya Optimalisasi Lewat Layanan Pengaduan SP4N LAPOR

Bandar Lampung – Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo menjadi Pembina Apel Mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertempat di Lapangan KORPRI, Senin (10/2/2025).

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah memberikan pelayanan pengaduan dari masyarakat melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dan Layanan Call Center di nomor 0811 790 5000.

Tujuan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, merealisasikan kebijakan “No Wrong Door Policy”, memberikan satu saluran pengaduan secara nasional dan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Selanjutnya Pj. Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan konsep pemerintah untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan layanan publik. SPBE juga dikenal sebagai e-Govemment.

Berdasarkan hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam 10 Besar Tingkat Nasional dengan memperoleh nilai 4,09 Kategori Sangat Baik dari Tahun sebelumnya Tahun 2023 dengan nilai 3,81 dengan kategori sangat baik.

Pj. Gubernur Lampung juga mengingatkan kepada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan melakukan pembangunan atau pengembangan aplikasi khusus, harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dan wajib melakukan pengujian kesesuaian fungsi. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 5 b.

Pj. Gubernur Lampung juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dalam bermedia sosial, terkait ramainya modus phishing, yaitu tindak penipuan online yang dilakukan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, yang dapat mencuri data pribadi pengguna, seperti data akun, data finansial, data kartu kredit dan lain-lain.