Pemprov Lampung Efisiensi APBD Hingga Rp600 Miliar, Ini Pos yang Terdampak

Pemerintah Provinsi Lampung memperkirakan akan melakukan efisiensi sekitar Rp600 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Hal ini untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1/2025, dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29/2025.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan identifikasi terhadap efisiensi belanja perangkat daerah sampai dengan program, kegiatan, subkegiatan, dan rincian belanja.

“Efisiensi alat tulis kantor (ATK) kami targetkan sampai 80-90 persen. Belanja makan minum akan disesuaikan terutama di hotel tidak dilakukan kecuali utgent dan ada kepentingan nasional,” kata Fredy usai rapat membahas efisiensi, Selasa (11/2/2025).

Dia menegaskan, efisiensi ini akan diberlakukan merata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Poinnya, efisiensi dilakukan pada kegiatan tidak prioritas.

“Kalau prioritas harus tetap dilakukan,” lanjutnya.

Berikut pos anggaran yang terdampak efisiensi di lingkungan Pemprov Lampung:Belanja alat tulis kantor mencapai kurang lebih 90%

Belanja makan dan minum rapat dan tamu mencapai kurang lebih 80%

Belanja cetak, cover dan penggandaan mencapai kurang lebih 70%

Belanja Perjalanan Dinas mencapai kurang lebih 60%

Belanja Pemeliharaan mencapai kurang lebih 75%

Belanja Modal Peralatan dan perlengkapan Kantor kurang lebih 95%

Belanja Sewa Gedung/Hotel/Ruang Pertemuan kurang lebih 95%

Belanja Honorarium mencapai kurang lebih 50%

Belanja Konsultan mencapai kurang lebih 50%

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan kurang lebih 75%

Dan belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya.