KPK Wajib Bongkar Dugaan Bungkamnya Inspektorat Atas Marak Dugaan Korupsi DD Di Pesawaran

Pesawaran – Santernya pemberitaan dugaan korupsi anggaran dana desa di kecamatan Gedong Tataan, tak membuat inspektorat Pesawaran melakukan tindakan Tegas, Seolah olah tugas fungsi dari jajaran inspektorat hanya sebatas menghabiskan anggaran Negara untuk seremonial memonitoring tiap tahun, Pasalnya, banyak sudah awak media mengkhabarkan dugaan korupsi anggaran DD di desa Bernung, Inspektorat Pesawaran belum memberikan keterangan pasti akan status pasti di mata hukum dugaan korupsi anggaran DD Khususnya di desa Bernung.

Menurut FWPI (Forum Wartawan Profesional Indonesia) Lampung Syahrullah mengatakan, untuk menghindari opini publik yang lebih meluas, selayaknya inspektorat kabupaten Pesawaran segera melakukan konprensi perss terbuka kepada publik, terkait sorotan publik sebagai penegakan kepastian hukum dugaan korupsi DD khususnya yang viral di kecamatan Gedong Tataan.

” Kami berharap inspektorat Pesawaran, berikan keterangan kepada publik terkait kepastian hukum dugaan korupsi anggaran DD Bernung, agar tidak menimbulkan opini Publik yang negatif terhadap kinerja pemerintahan kabupaten Pesawaran, yang sudah memiliki status WTP di mata hukum Indonesia” tegas yang memiliki nama lain Maung Andalas ini.Rabu (8/6/2022).

Dia menambahkan, Dalam waktu secepatnya FWPI Lampung akan membentuk tim investigasi untuk memperdalam dugaan – dugaan penyimpangan Anggaran dana desa yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang rutin dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, serta FWPI menduga adanya penyimpangan Anggaran Dana Desa yang dilakukan secara bersama.

“Kami “FWPI” menduga inspektorat tutup mata akan dugaan penyimpangan anggaran DD yang dilakukan pemerintahan desa khususnya di pemerintahan Kabupaten Pesawaran” terangnya.

Ketua FWPI Lampung berharap agar KPK segera turun untuk melakukan investigasi kinerja inspektorat Pesawaran terkait manfaat penyelenggaran angaran dana monitoring inspektorat , apakah sudah sesuai SOP.

” kami berharap KPK dapat turun untuk memastikan kinerja inspektorat, prihal kinerja penyelamatan angaran dana APBN dalam program Dana Dana desa yang di selenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesawaran” pungkasnya.

( TIM)./Red