Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pusat, H.M Basri Budi Utomo dengan tegas meminta agar pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) agar segera melakukan penahanan terhadap tersangka kasus tambang ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ahmad Arjun Nasution (AAN).
Hal itu disampaikan beliau melalui Topmetro.News, Kamis (03/03/2022) dikarenakan AAN sudah lama menjadi tersangka dengan Nomor : LP/1645/IX/2020/SUMUT/SPKT”II” tanggal 1 September 2020 dan Berkas Perkara Nomor : BP/70/IX/2020 DITRESKRIMSUS tanggal 18 September 2020.
"Permintaan untuk segera dilakukan penahanan oleh Poldasu terhadap tersangka AAN ini karena berdasarkan informasi yang didapat GNPK RI, AAN hingga saat ini diduga kuat masih terus melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut".ujarnya
Masih Basri, jika tidak ada tindakan yang tegas dari pihak Poldasu untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka AAN, maka akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat di Madina. Dan terkesan AAN kebal akan hukum, padahal dihadapan hukum semua sama (Aquality Before The Law).
"kasus tambang emas ilegal ini sudah berjalan lebih dari satu tahun, sudah seharusnya Kapolda harus mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penahanan kepada tersangka AAN".sebutnya
GNPK RI Pusat Pertanyakan Barang bukti
Selain meminta agar tersangka AAN segera dilakukan penahanan, Ketua Umum GNPK RI Pusat, HM Basri Budi Utomo dengan tegas juga mempertanyakan keberadaan dua alat bukti excavator yang pernah ditahan Poldasu dalam kasus ini.
"Kami juga mempertanyakan dimana alat bukti yang ditahan bulan September 2020 yang lalu. Dimana, saat dilakukan penangkapan 2 excavator itu diamankan dari dua tempat yang berbeda yakni desa Muara soma kecamatan Batang Natal dan kelurahan Simpang gambir kecamatan Linggabayu. Sekarang, kedua alat bukti itu dimana ? dan Poldasu harus terbuka serta transparan tentang alat bukti ini".ungkapnya penuh tanya
Basri menambahkan, dalam beberapa hari kedepan, GNPK RI melalui Pimpinan Daerah GNPK RI Sumut akan melakukan aksi damai di depan Mapolda Sumut.
"Sebagai salah satu bentuk komitmen GNPK RI dalam hal pemberantasan KKN, aksi damai yang akan digelar di Mapoldasu nanti untuk mendorong pihak Polda Sumut agar tegas dalam menuntaskan segala permasalahan hukum yang ada di Sumut, termasuk kasus tambang ilegal ini".tegasnya.
Post a Comment