UNDERCOVER - Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) lewat Kedeputian Penangkalan dan Pantauan akan mengadakan seminar-online bertema "Apa Sulitnya Melapor LHKPN Pas Waktu dan Tepat" ini hari, Selasa 7 September 2021 jam 09.00 - 12.00 WIB.
Seminar-online ini akan dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan mendatangkan beberapa pimpinan lembaga sebagai pembicara yang hendak share info dan panduan tingkatkan kepatuhan LHKPN di instansinya masing-masing, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai wakil elemen legislatif, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai wakil elemen eksekutif dan BUMN/D, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo sebagai wakil elemen pemda, Periset FORMAPPI Lucius Karus sebagai elemen warga, dan Deputi Sektor Penangkalan dan Pantauan KPK Pahala Nainggolan.
Disamping itu, seminar-online diadakan untuk tingkatkan pengetahuan beberapa Pelaksana Negara keutamaan LHKPN dalam pembasmian korupsi sekalian membuat kesadaran diri beberapa Pelaksana Negara untuk penuhi kewajibannya sampaikan LHKPN dengan tepat waktu dan tepat.
Tetapi, berdasar data KPK per semester satu tahun 2021 tingkat kepatuhan LHKPN terutamanya sektor legislatif pada tingkat pusat terjadi pengurangan kepatuhan, yakni jadi sekitaran 55 % dari mulanya pada masa yang serupa terdaftar 74 %.
Disamping itu, walau secara nasional dari semua sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/D terjadi kenaikan kepatuhan dari 95 % jadi 96 %, KPK masih merasakan banyak laporan kekayaan yang dikatakan tidak tepat.
Untuk KPK, kepatuhan LHKPN sebagai bukti loyalitas pelaksana negara dalam penangkalan korupsi. Loyalitas itu semestinya dilandasi pada kepercayaan jika pelaksana negara harus jaga kredibilitas dengan memperlihatkan transparan dan responsibilitasnya sebagai petinggi khalayak.
KPK sudah lakukan upaya-upaya untuk tingkatkan kepatuhan LHKPN dengan memberinya keringanan laporan lewat cara online, tidak mewajibkan menyertakan semua document pemilikan harta, dan memberinya tuntunan tehnis dan publikasi pengisian LHKPN secara reguler.
Hingga, tidak ada argumen untuk pelaksana negara tidak untuk memberikan laporan harta kekayaan dengan tepat waktu dan tepat. Sampaikan LHKPN sekarang benar-benar cepat dan mudah.
KPK ajak warga ikuti seminar-online itu untuk pahami lebih dalam faedah dan keutamaan laporan harta kekayaan untuk Pelaksana Negara. Sebagai salah satunya alat pertanggungjawaban atas pemilikan harta sepanjang dan sesudah memegang, LHKPN bisa memunculkan perasaan takut untuk petinggi khalayak untuk lakukan korupsi. Karena, LHKPN menjadi satu diantara alat kontrol untuk warga untuk memantau beberapa Pelaksana Negara.
Plt. Juru Berbicara KPK Sektor Penangkalan Ipi Maryati Kuding
Post a Comment