UNDERCOVER - Ditelusurinya dana hibah sejumlah Rp30 miliar ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung oleh Kejati mengelitik politikus senior, M.Alzier Dianis Thabranie mulai bicara.
Alzier yang sempat jadi pengurus KONI di zaman awalnya ini mengharap penyidik dapat bisa membedah peluang pidana atas pengendalian dana itu.
Ke reporter, Alzier akui telah menekan Kejati dan Polda Lampung memeriksa pemakaian dana Rp30 miliar KONI Lampung semenjak 5 bulan kemarin. Dia memandang laporan pertanggungjawaban pemakaian dana itu benar-benar terlalu lama.
"Masak tidak dapat buat neraca keuangan. Beberapa pengurusnyakan beberapa orang pintar," tutur Alzier yang Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Propinsi Lampung (LPPL) itu.
Alzier yang sempat jadi wakil ketua umum II Sektor Organisasi KONI Lampung (2019) menjelaskan, dana-dana hibah itu prospektif jadi bancakan cabang olahraga (cabang olahraga).
Menurut dia, penggelontoan dana sekarang ini dengan kepala wilayah awalnya benar-benar berlainan. Awalnya, dana diberikan langsung Pemerintah provinsi Lampung ke KONI. Saat ini, dana itu melalui Dispora Lampung yang notabene kadisnya ketua harian KONI Lampung.
Dua tahun kemarin, bekas ketua tiga masa Golkar Lampung pernah menyinggung pertanggungjawaban pemakaian Rp160 miliar di saat Musorprov KONI Lampung. "Kejati Lampung sempat mengeceknya, tetapi macet," ucapnya.
Awalnya, Kasi Penkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan menjelaskan, faksinya tengah menyelusuri peluang pidana dalam pengendalian dana hibah KONI buat PON Papua XX 2021 yang disoal Komisi V DPRD Lampung.
Sayang, Andrie masih malas membeber sejauhmana penyidikan yang hendak dilaksanakan.
Komisi V DPRD Lampung awalnya menanyakan laporan pemakaian dana Rp30 miliar yang sudah dikeluarkan Dinas Pemuda dan Olahlaga Propinsi Lampung.
Syarif Hidayat dalam Rapat Dengar Opini (RDP) Komisi V DPRD Lampung dengan pengurus KONI Lampung, Senin (26/4), mengatakan aneh dana telah diambil tetapi tidak dapat laporan.
Di muka 17 anggota Komisi V DPRD, Kadispora Lampung Hannibal yang menjelaskan anggaran bujet olahraga yang sekarang sudah diteruskan lewat dana hibah Pemda untuk KONI.
Pada RDP itu, Kadispora Propinsi Lampung Hannibal sampaikan Dispora sudah salurkan Rp30 miliar dari batas bujet Rp61.850.000 pada triwulan I ke KONI Lampung.
Besarnya dana yang sudah dikeluarkan Dispora Lampung, membuat beberapa anggota DPRD kaget. Komisi V lalu meminta, supaya Hannibal membuat laporan detil, buat apa saja dana itu.
Komisi V kerap terima keluh kesah dari cabang olahraga, masalah kurang nya permodalan untuk atlet yang hendak ikuti PON XX.
"Dana olahraga janganlah sampai ditilep ASN, dan pemakaianya harus dikendalikan. Pemerintahan benar-benar inginkan diajang PON Lampung dapat berperan medali emas," kata Budi Condro dari Fraksi PDIP.
Post a Comment