Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menandai babak baru pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia. Namun, di balik pengesahan yang telah dinantikan selama bertahun-tahun, muncul perdebatan mengenai dua ketentuan penting: Pasal 72 tentang larangan pemberlakuan surut dan Pasal 74 tentang waktu mulai berlakunya undang-undang.
Dua pasal tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah masa transisi 12 bulan justru membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengamankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana?
Pertanyaan ini penting karena efektivitas UU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kewenangan negara untuk mengambil alih aset hasil kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan aparat menelusuri aliran dana dan mencegah pemindahan aset secara ilegal.
Dari Isu Penyadapan hingga Pengesahan UU
Sebelum pengesahan UU Perampasan Aset, ruang politik nasional sempat diwarnai isu penyadapan yang menyeret sejumlah nama pejabat dan aparat penegak hukum.
Dalam narasi yang berkembang, isu tersebut disebut sebagai salah satu kartu tekanan dalam dinamika politik menjelang pengesahan undang-undang.
Namun, dugaan adanya hubungan langsung antara isu penyadapan dan perubahan sikap politik para pihak belum dapat dipastikan. Karena itu, hubungan tersebut perlu ditempatkan sebagai tafsir politik, bukan fakta yang telah terbukti.
Yang jelas, DPR akhirnya menyetujui UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
Pasal 72 dan Pasal 74 Menjadi Sorotan
Perhatian kemudian tertuju pada Pasal 72 dan Pasal 74.
Pasal 72 menyatakan bahwa perampasan aset dan pengelolaan aset berdasarkan UU tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Sementara itu, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi penting. Perampasan aset berdasarkan UU baru tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku.
Masa 12 bulan juga menjadi periode persiapan pembentukan kelembagaan dan aturan pelaksanaan. Namun, periode tersebut perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk menyembunyikan, memindahkan, atau mengaburkan asal-usul aset.
Kekhawatiran mengenai kemungkinan pemindahan aset dalam masa transisi merupakan persoalan yang patut dibahas. Meski demikian, dugaan bahwa masa tersebut sengaja disediakan sebagai kesempatan untuk menghilangkan jejak kejahatan tetap membutuhkan bukti.
Pencucian Uang dan Jejak Aset
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan penggunaan kembali dana yang diduga berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi setelah UU Perampasan Aset mulai berlaku.
Dalam konteks ini, pencucian uang menjadi isu penting. Perlu dibedakan antara aset yang berasal dari tindak pidana lama dan perbuatan pencucian uang yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
Apabila terdapat perbuatan baru yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, perbuatan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keberadaan uang yang berasal dari tindak pidana lama tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana baru.
Aliran dana yang diduga ilegal juga dapat ditelusuri melalui sejumlah sektor, antara lain:
Pendanaan politik. Dugaan penggunaan dana ilegal untuk membiayai kampanye, kegiatan politik, pembayaran saksi, atau praktik politik uang.
Pendanaan aksi massa. Dugaan aliran dana untuk membiayai mobilisasi massa, transportasi, atribut aksi, dan kebutuhan demonstrasi.
Perkebunan dan pertambangan. Potensi penggunaan transaksi komoditas seperti sawit, karet, emas, dan batu bara untuk menyamarkan asal-usul dana.
Ketiga sektor tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga pengawas transaksi keuangan. Namun, setiap dugaan harus dibuktikan melalui penelusuran transaksi, dokumen, dan hubungan antara sumber dana dengan penerimanya.
Apakah Partai Politik Bisa Dimintai Pertanggungjawaban?
Persoalan lain yang menarik untuk dikaji adalah kemungkinan pertanggungjawaban hukum partai politik apabila terbukti menerima atau menggunakan dana hasil tindak pidana.
Partai politik merupakan badan hukum yang memiliki kepengurusan, rekening, aset, serta kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Namun, status sebagai badan hukum tidak otomatis berarti setiap tindak pidana yang dilakukan pengurus dapat langsung dibebankan kepada partai sebagai korporasi. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan dan pembuktian mengenai keterlibatan atau keuntungan yang diperoleh badan hukum tersebut.
Demikian pula, pembekuan atau pembubaran partai politik tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya karena terdapat dugaan penerimaan dana ilegal.
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan pembubaran partai politik diajukan oleh pemerintah. Permohonan tersebut harus menguraikan alasan yang berkaitan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian, wacana pembubaran partai politik karena dugaan penggunaan dana hasil kejahatan perlu dibedakan dari mekanisme pembubaran partai yang telah diatur dalam hukum. <Cite refs={["turn212666search21","turn212666search23","turn212666search4"]}/>
PSI dan Metafora Kartu Joker
Dalam dinamika politik tersebut, muncul gagasan untuk menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pemain yang dapat mengambil langkah berbeda.
PSI dianalogikan sebagai pemegang kartu Joker. Dalam permainan kartu, Joker dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai aturan permainan. Dalam konteks politik, metafora itu menggambarkan kemungkinan sebuah partai mengambil posisi sebagai penguji kebijakan melalui jalur konstitusional.
Salah satu gagasan yang dapat diperdebatkan adalah pengajuan uji materi terhadap Pasal 72 dan Pasal 74 UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi.
Pengujian Pasal 72, misalnya, dapat diarahkan pada pertanyaan mengenai batas penerapan ketentuan nonretroaktif terhadap tindak pidana dan aset yang berkaitan dengannya.
Namun, pengujian tersebut harus mempertimbangkan asas legalitas, larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut, serta karakter hukum perampasan aset. Tidak tepat apabila sejak awal diasumsikan bahwa perampasan aset sepenuhnya bukan bagian dari konsekuensi hukum pidana.
Sementara itu, Pasal 74 dapat menjadi objek pengujian apabila pemohon memiliki argumentasi konstitusional mengenai masa transisi 12 bulan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Salah satu gagasan yang dapat diajukan adalah meminta Mahkamah memberikan tafsir konstitusional mengenai langkah pengamanan aset selama masa transisi, sepanjang memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga terkait.
Siapa yang Bisa Mengajukan Uji Materi?
Partai politik maupun warga negara dapat mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi sepanjang memenuhi persyaratan kedudukan hukum atau legal standing.
Partai politik peserta pemilu dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya. Sementara itu, warga negara juga harus menjelaskan hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang diuji.
Akan tetapi, status sebagai partai politik atau warga negara saja tidak otomatis membuat permohonan diterima. Mahkamah akan menilai apakah terdapat kerugian konstitusional yang spesifik, aktual atau setidaknya potensial, serta memiliki hubungan sebab akibat dengan norma yang diuji.
Karena itu, gagasan agar PSI menjadi pemohon pengujian Pasal 72 dan Pasal 74 merupakan salah satu kemungkinan langkah politik-konstitusional, bukan kepastian bahwa PSI memiliki kedudukan hukum atau akan memenangkan perkara.
Masa Transisi Harus Diawasi
Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah pengawasan terhadap transaksi keuangan selama masa transisi.
Pemindahan aset dalam jumlah besar, perubahan kepemilikan perusahaan, pemecahan rekening, atau transaksi yang tidak sesuai profil keuangan dapat menjadi indikator yang perlu dianalisis oleh lembaga berwenang.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran penting dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan sesuai kewenangannya. Namun, pembekuan transaksi tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena sebuah transaksi dianggap mencurigakan. Harus ada dasar dan prosedur hukum yang sesuai.
Oleh sebab itu, penguatan koordinasi antara PPATK, aparat penegak hukum, lembaga pengelola aset, dan badan pengawas menjadi bagian penting dari pelaksanaan UU Perampasan Aset.
Permainan Belum Selesai
Pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari persoalan. Justru setelah palu DPR diketuk, tantangan sesungguhnya dimulai.
Pasal 72 dan Pasal 74 perlu dibaca secara cermat. Masa transisi harus digunakan untuk menyiapkan kelembagaan, aturan pelaksana, sistem pengawasan, dan mekanisme perlindungan hak masyarakat.
Gagasan pengujian ke Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi ruang untuk menguji apakah ketentuan dalam undang-undang tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan konstitusional yang memadai.
Metafora kartu Truf, As, Mati, dan Joker menggambarkan kerasnya dinamika politik di sekitar pengesahan UU Perampasan Aset. Namun, pada akhirnya, yang menentukan bukan siapa yang memegang kartu paling kuat.
Yang menentukan adalah apakah negara mampu menegakkan hukum secara adil, menelusuri aset hasil kejahatan, melindungi pihak yang tidak bersalah, dan mengembalikan kerugian kepada masyarakat.
Permainan politik boleh terus berlangsung. Namun, pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi bagian dari permainan itu.

Post a Comment