JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan krusialnya percepatan penanganan sedimentasi pada sungai-sungai terdampak guna mengantisipasi ancaman banjir susulan. Di tengah tingginya intensitas curah hujan, pemulihan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dilaporkan terus menunjukkan progres signifikan.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera yang berlangsung di Ruang Rapat Posko Nasional Satgas PRR, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Mendagri memaparkan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 lalu memberikan dampak kerusakan meluas. Berdasarkan pemutakhiran data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut mencakup 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa/kelurahan.
Kendati demikian, Tito memastikan bahwa dari total lebih dari 2 juta jiwa pengungsi pada awal kejadian, saat ini seluruhnya telah berhasil ditransisikan kembali ke rumah masing-masing atau hunian sementara yang layak, sehingga tidak ada lagi warga terdampak yang bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agenda rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara komprehensif dan bertahap selama tiga tahun anggaran (2026–2028). Pelaksanaannya melibatkan sinergi lintas 33 kementerian/lembaga (K/L) yang tertuang dalam dokumen rencana induk mencakup 11.520 kegiatan pembangunan.
Dari dimensi ketersediaan infrastruktur, konektivitas jalan dan jembatan secara umum telah kembali fungsional berkat pengeroyokan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Kendati demikian, sejumlah jembatan kelas daerah diakui masih membutuhkan penanganan ekstra akibat kembali tergerus oleh banjir susulan.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah. Dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito Karnavian.
Selain aspek fisik, pemulihan sarana dasar seperti roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total akibat timbunan material lumpur kini telah normal kembali. Jaringan telekomunikasi seluler telah pulih 100 persen, sementara fasilitasi layanan kesehatan mayoritas sudah beroperasi, dengan tersisa enam unit Puskesmas Pembantu (Pustu) di Sumatera Utara yang masih dalam tahap perbaikan intensif.
Meskipun berbagai indikator capaian positif telah diraih, Mendagri mengingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di bagian utara serta barat Sumatera masih memicu banjir susulan di sejumlah titik, seperti Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Menurut Mendagri, pemicu utama rapuhnya wilayah terdampak dari banjir berulang adalah pendangkalan mendalam akibat deposit sedimen di 137 sungai sasaran yang tersebar di ketiga provinsi. Penurunan kapasitas tampung sungai tersebut menyebabkan luapan air berimbas cepat ke pemukiman saat hujan lebat turun.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan bencana dan kita sedang bekerja menangani itu,” terangnya.
Oleh sebab itu, Mendagri menginstruksikan secara khusus kepada Kementerian PU untuk mempercepat pengerukan dan normalisasi 137 sungai terdampak. Langkah teknis ini dinilai sebagai kunci vital agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat mencapai target dengan optimal.
Post a Comment