BANDAR LAMPUNG — Sebagai pusat gravitasi ekonomi di ujung selatan Sumatra, Kota Bandar Lampung tak pernah berhenti menyedot asa para pencari kerja. Namun, di balik lalu lalang etalase pertokoan dan kawasan jasa, ibu kota provinsi ini menyimpan persoalan menahun yang kian mendesak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang bertahan pada angka 7 persen menempatkan Bandar Lampung dalam sorotan tajam, tepat saat pemerintahan Prabowo-Gibran menggenapi usia dua tahun kepemimpinannya.
Peringatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menagih kembali janji kampanye tentang penciptaan 19 juta lapangan kerja baru hingga 2029. Di tingkat pusat, janji ini menjadi pertaruhan besar di tengah dinamika ekonomi nasional. Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) nasional sepanjang 2026 telah menembus 63.789 orang, sebuah statistik kelam yang memperlihatkan guncangan nyata di sektor industri formal.
Pemerintah pusat melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai target 19 juta lapangan kerja harus diukur dalam rentang penuh satu periode seiring pertumbuhan angkatan kerja nasional yang mencapai 3,2 juta hingga 3,5 juta orang per tahun. Jakarta pun menggulirkan berbagai terobosan, mulai dari program pemagangan berinsentif setara UMP hingga revisi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang memperketat aturan PHK sepihak dan pembayaran upah selama proses sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.
Namun di Bandar Lampung, narasi besar dan regulasi dari pusat tersebut membentur dinding realitas lokal yang rapuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat TPT Bandar Lampung bertahan di angka 7 persen—hampir dua kali lipat dibanding rata-rata Provinsi Lampung yang berada di kisaran 3,9 persen. Bagi sebuah pusat perekonomian daerah, angka tersebut menjadi alarm nyaring tentang macetnya mesin penyerapan tenaga kerja formal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, M. Yudhi, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, justru menyangsikan validitas cermin statistik tersebut. Menurutnya, data BPS belum sepenuhnya merekam realitas lapangan yang diklaim telah diserap oleh berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih.
"Itu kan angka dari BPS ya. Tapi sekarang ini sudah banyak program seperti Makan Bergizi Gratis, berapa orang yang terlibat di situ kan banyak. Kedua, ada juga Koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu kan belum terdata sama mereka. Jadi dengan angka 7 persen itu, saya tidak meyakinkan segitu," ujar Yudhi.
Sikap skeptis dinas terhadap data statistik tersebut menyisakan ironi tersendiri. Ketika ditanya mengenai data pembanding milik pemerintah kota, Disnaker Bandar Lampung mengaku tidak mengantongi angka pasti. Yudhi bahkan blak-blakan mengakui bahwa jajarannya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kantor untuk memediasikan sengketa buruh dan perusahaan yang tak pernah surut. Fungsi pengawasan lapangan, klaimnya, sepenuhnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS.
"Kami tidak turun ke lapangan, selama ini kami melayani mediasi perselisihan perusahaan dan pekerja yang tiap hari tamunya ramai. Untuk fungsi pengawasan lapangan itu dipegang provinsi, makanya data-data juga provinsi yang tahu," tambahnya.
Di tengah maraknya fenomena PHK dan tingginya arus urbanisasi dari kabupaten tetangga seperti Pesawaran, Lampung Selatan, hingga Lampung Tengah, Bandar Lampung memikul beban ganda sebagai magnet pendidikan dan pencari kerja. Yudhi beralasan bahwa sebagian besar penganggur di wilayahnya merupakan warga migran yang mengadu nasib, bukan murni pemegang KTP Bandar Lampung.
Kendati demikian, di tengah lesunya industri manufaktur, argumen urbanisasi tak mampu menutupi fakta bahwa sektor formal sedang berjalan di tempat. Alih-alih merancang strategi ekspansi industri atau mengawal program pemagangan pusat ke daerah, Dinas Tenaga Kerja kini menggantungkan arah kebijakan pada pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi digital melalui gawai genggam.
"Kalau kita mengandalkan perusahaan, berapa sih perusahaan yang sekarang bertahan? Masing-masing usaha mandiri itu yang terpenting sekarang. Melalui HP saja sudah bisa buka usaha. Itu yang kita dorong, bagaimana meyakinkan anak-anak ini bisa usaha mandiri dan merekrut kawan-kawannya," pungkas Yudhi.
Peralihan tumpuan ke sektor informal dan wirausaha serabutan tanpa jaminan pendapatan yang stabil dinilai pengamat menyimpan bahaya laten berupa perluasan rantai pekerjaan rentan (vulnerable employment). Dua tahun pasca-janji penciptaan jutaan lapangan kerja digaungkan dari ibu kota, potret di daerah justru memperlihatkan tantangan struktural berupa akrobat data, minimnya validasi lapangan, dan lambatnya respons kebijakan ketenagakerjaan lokal.
Post a Comment