BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M. Firsada saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).
Turut hadir Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo.
Membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Firsada menyampaikan apresiasi kepada KPPI Lampung yang dinilai konsisten menjaga ruang perjuangan perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.
Keterwakilan Perempuan Bukan Sekadar Angka
Firsada mengatakan keterwakilan perempuan dalam politik tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase.
Lebih dari itu, menurutnya, perempuan harus memiliki kesempatan, kapasitas, dan keberanian untuk hadir serta berperan dalam ruang pengambilan keputusan.
“Target keterwakilan perempuan dalam politik harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Kita ingin semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, hadir dalam pemerintahan, memimpin organisasi, menjadi pengambil kebijakan, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.
Menurut Firsada, peningkatan keterwakilan perempuan membutuhkan proses yang berkelanjutan. Salah satu hal penting yang harus diperkuat adalah kaderisasi.
Karena itu, KPPI diharapkan tidak hanya menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan yang telah aktif di dunia politik, tetapi juga menjadi wadah pendidikan dan kaderisasi bagi perempuan muda di Lampung.
Perempuan Muda Diminta Aktif Belajar Politik
Firsada menilai perempuan muda perlu mendapatkan ruang untuk mengenal dan mempelajari politik sejak dini.
Namun, politik yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aktivitas politik praktis, melainkan juga kemampuan memahami persoalan masyarakat, kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, serta mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama.
“Perempuan muda harus diberi kesempatan untuk belajar politik sejak dini. Bukan politik dalam pengertian sempit, tetapi politik sebagai proses memahami persoalan masyarakat, memahami kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama,” katanya.
Ia mengatakan Pemprov Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan.
Upaya tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan penguatan kepemimpinan perempuan. Perempuan yang memiliki pendidikan dan keterampilan, kata Firsada, akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
Dorong Literasi Digital dan Politik
Selain kaderisasi, Firsada juga mendorong KPPI memperkuat literasi digital dan literasi politik, terutama di kalangan perempuan muda.
Menurutnya, perempuan tidak cukup hanya menjadi pengguna atau konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga perlu memiliki kemampuan memahami, mengolah, menyampaikan, serta memanfaatkan informasi secara tepat untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga harus mampu menjadi pihak yang memahami, mengolah, menyampaikan, dan menggunakan informasi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Firsada berharap Musda V KPPI Lampung dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi perjalanan kepengurusan, menyusun program kerja yang konkret, sekaligus membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan Lampung.
Musda Jadi Momentum Pergantian Kepengurusan
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari mengatakan Musda V menjadi momentum berakhirnya masa kepengurusan DPD KPPI Lampung periode 2021–2026 sekaligus awal bagi kepengurusan periode 2026–2031.
Nenden berharap proses pergantian kepemimpinan dapat berlangsung dengan tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan soliditas organisasi.
“Siapa pun yang nantinya menjadi pemimpin DPD KPPI periode 2026–2031, mari kita dukung bersama. Karena ini merupakan tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap organisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Musda merupakan forum tertinggi KPPI yang dilaksanakan setiap lima tahun.
Sejumlah agenda dibahas dalam Musda V, mulai dari evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya, demisioner, perumusan program umum organisasi, penyusunan rekomendasi Musda, hingga suksesi kepemimpinan untuk periode berikutnya.
KPPI Fokus Perjuangkan Peran Perempuan
Nenden menegaskan KPPI merupakan wadah perempuan politik lintas partai yang memiliki visi menjadi pelopor gerakan perempuan politik dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan serta mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.
Adapun fokus KPPI mencakup edukasi politik, mendorong representasi dan keterwakilan perempuan, advokasi kebijakan publik, serta membangun sinergi, kolaborasi, dan jejaring.
Nenden berharap kepengurusan DPD KPPI Lampung periode 2026–2031 dapat melanjutkan sekaligus memperkuat perjuangan organisasi dalam meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan di Provinsi Lampung.
Post a Comment