LAMPUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mematangkan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026) sebagai langkah menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Perubahan APBD 2026 tidak hanya diarahkan untuk menyesuaikan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penyusunannya telah mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2026, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ekonomi Lampung Barat Tumbuh 5,45 Persen
Pemkab Lampung Barat mencatat sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan perkembangan positif.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung Barat tercatat mencapai 5,45 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,14.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,93 persen, sedangkan Gini Ratio berada di angka 0,260.
Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan berikutnya. Namun, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Capai 5,64 Persen
Untuk 2026, Pemkab Lampung Barat menetapkan sejumlah target indikator makro pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat menjadi 5,64 persen, sementara pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai Rp37,35 juta.
Adapun target lainnya meliputi:
- IPM: 73,43
- Tingkat kemiskinan: 9,00–9,45 persen
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 1,75–2,05 persen
- Gini Ratio: 0,259
Target tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran agar belanja daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Pendapatan Daerah Turun Rp39,947 Miliar
Dalam perubahan APBD 2026, kondisi fiskal daerah mengalami penyesuaian, terutama akibat perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan daerah turun sebesar Rp39,947 miliar atau 3,28 persen, dari target awal Rp943,219 miliar menjadi Rp912,271 miliar.
Penurunan juga terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang Rp28,820 miliar atau 3,42 persen, dari sebelumnya Rp843,487 miliar menjadi Rp814,667 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp93,071 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berada di kisaran Rp4,534 miliar.
Pada sisi belanja, Perubahan APBD 2026 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp937,880 miliar.
Dengan pendapatan sebesar Rp912,271 miliar dan belanja Rp937,880 miliar, terdapat selisih yang menjadi defisit anggaran dan akan ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Belanja Modal Didorong untuk Perkuat Infrastruktur
Dalam struktur perubahan belanja tersebut, peningkatan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap konektivitas, pelayanan publik, produktivitas ekonomi, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Enam Prioritas Pembangunan Lampung Barat
Perubahan APBD 2026 dirancang untuk mendukung tema pembangunan Lampung Barat, yakni “Penguatan SDM, Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan, meliputi:
- Penguatan sumber daya manusia yang unggul.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
- Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendukung fungsi ekonomi dan sosial.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Penguatan ketahanan pangan daerah.
- Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya.
Dengan penyesuaian kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Pemkab Lampung Barat menargetkan kebijakan fiskal 2026 dapat lebih responsif terhadap kondisi aktual sekaligus tetap menjaga kesinambungan pembangunan.
Pada akhirnya, perubahan APBD diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian angka anggaran, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Post a Comment